REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima penghargaan 21 Heroes 2021 atau pahlawan transportasi yang diberikan lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, perlu kejelasan dan transparansi terkait pemberian penghargaan kepada Anies tersebut.

Gilbert menilai, selama ini, tidak ada terobosan yang berarti dalam bidang transportasi. Bahkan, ia menyebut, sejumlah program yang dijanjikan Anies saat kampanye pilkada 2017 tidak terlaksana.

"Sejauh ini, tidak ada yang bermakna di bidang transportasi, seperti kita evaluasi di Komisi B. Jaklingko sebagai program dari kampanye Anies juga tidak jalan," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI itu saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/2).

Gilbert menyatakan, Anies beberapa kali mengusulkan kebijakan yang tidak rasional kepada dewan. Di antaranya, seperti rencana sepeda masuk tol dan sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda dua yang sangat tidak tepat.

"Lalu kebijakan ganjil-genap mobil malah membuat warga pindah ke transportasi publik yang diikuti peningkatan kasus Covid, di mana 70 persen adalah pengguna transportasi publik. Jadi, kebijakan Anies di bidang transportasi sebagian besar tidak tepat, sehingga jadi aneh kriteria penghargaan. Kesannya terlalu vested (ada kepentingan)," jelas Gilbert curiga.

Di sisi lain, Gilbert pun merasa ada yang janggal mengenai TUMI Initiative sebagai lembaga yang memberikan penghargaan tersebut. Gilbert juga meragukan kredibilitas lembaga tersebut.

"Saya merasa ada yang ganjil soal lembaga TUMI ini karena tidak jelas. Kredibilitasnya juga saya ragukan. TUMI ini harus dibedah karena harus diketahui vested-nya apa, mereka siapa saja. Sehingga perlu kejelasan kriteria TUMI tersebut dan transparansi," tutur Gilbert yang dikenal sebagai anggota dewan yang kritis kepada Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika