REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di wilayah Kota Bandung diperpanjang hingga 22 Februari mendatang. Seiring dengan itu, diterbitkan pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
Ketentuan PSBB proporsional dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 4 Tahun 2021. Adapun pedoman PSBM diatur dalam Perwal Nomor 5 Tahun 2021. Cakupan wilayah PSBM ini bisa tingkat kelurahan, kampung, RT, RW, ataupun wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan bisa merekomendasikan penerapan PSBM ini kepada satgas tingkat kota. Wali Kota Bandung Oded M Danial pun meminta seluruh camat, juga lurah, turun ke lapangan untuk memantau kondisi kasus Covid-19 di wilayahnya. “Saya minta camat, lurah, turun ke wilayah, update ke lapangan. Mereka harus proaktif,” kata dia, Rabu (10/2).
Mengacu perwal, ada sejumlah kriteria penetapan PSBM, antara lain ditemukannya penambahan kasus positif Covid-19 baru secara signifikan, terjadi penyebaran kasus lewat transmisi lokal, serta terdapat kasus Covid-19 yang belum stabil.
Selain itu, terdapat masyarakat dengan aktivitas yang rentan penyebaran Covid-19, adanya keterbatasan kemampuan dalam upaya deteksi dini melalui tes PCR atau tes rapid antigen, serta adanya keterbatasan sumber daya dalam penanganan Covid-19.
Dalam pelaksanaan PSBM, satgas di tingkat kelurahan diminta membentuk posko komando (posko). Posko ini berfungsi melakukan upaya pencegahan, penanganan, pembinaan, serta pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan. Di tingkat kecamatan pun diminta dibentuk posko, yang fungsinya melaksanakan supervisi dan menerima laporan dari posko kelurahan.
Satgas tingkat kecamatan nantinya juga menetapkan posko check point pada jalur keluar-masuk wilayah PSBM. Posko check point ini diberlakukan 24 jam, dengan ketentuan dilakukan penutupan jalan mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.
Oded meminta semua unsur di kewilayah berperan aktif dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini. “Saya sudah instruksikan kepada kecamatan dan kewilayahan, bukan hanya camat dan lurah, termasuk Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), mereka harus solid, dan mereka akan diminta untuk memprogres kebijakan perwal yang ada,” kata Oded.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
