REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti memberikan tanggapan atas adanya pihak tertentu yang melaporkan Prof Din Syamsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan tokoh radikal. Prof Mu’ti menegaskan tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat.
"Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri," kata Prof Mu'ti melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (12/2).
Ia menjelaskan, pada era Prof Din digagas dan dirumuskan konsep Muhammadiyah tentang Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah yang akhirnya menjadi keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar. Prof Din juga memprakarsai wasathiyah Islam.
Ia mengatakan, semasa menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, Prof Din memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor. Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang wasatiyah Islam, Islam yang moderat.
"Bogor message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-President of World Religion for Peace (WCRP). Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal," jelas Prof Mu’ti.
Prof Mu’ti mengatakan, sebagai akademisi dan ASN Prof Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Jakarta, ia adalah satu-satunya guru besar hubungan internasional.
"Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din. Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi," ujarnya.
Prof Mu'ti mengatakan, kalau Prof Din banyak melontarkan kritik itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti-kritik yang konstruktif.
Ia menyampaikan, dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Prof Mu'ti meminta semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah public," kata Prof Mu'ti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
