REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Persoalan buang air besar (BAB) sembarangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Pasalnya, hingga saat ini, baru satu dari 22 kelurahan di Kota Cirebon yang dinyatakan “Open Defecation Free” (ODF) atau terbebas dari BAB sembarangan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon Edy Sugiarto mengatakan, satu kelurahan yang sudah dinyatakan ODF itu baru Larangan. Sementara 21 kelurahan atau 130 RW masih belum ODF.
Menurut Edy, salah satu persoalannya adalah belum semua rumah memiliki septic tank. Ia mengatakan, banyak rumah memang sudah mempunyai jamban atau WC. Namun, kata dia, saluran pembuangannya bukan ke septic tank, tapi ke sungai, selokan, kebun, atau ke laut.
Ada sejumlah kendala terkait hal itu. Menurut Edy, masih banyak warga yang tinggal di dekat aliran sungai atau selokan tidak berkeinginan membangun septic tank. Selain itu, kata dia, ada juga warga yang memang kurang mampu, lahannya terbatas, atau bahkan tidak mampu membuat jamban.
Edy mengeklaim dinasnya sudah berupaya menjadikan daerah di Kota Cirebon ODF. Seperti mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih sehat, melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan, hingga mencari sumber anggaran baru. “Untuk pembangunan sarana fisik yang berasal dari APBD memang ada keterbatasan,” ujar dia, Selasa (16/2).
Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati juga menyampaikan soal keterbatasan itu. Karenanya, kata dia, dibutuhkan koordinasi dan sinergisitas dengan berbagai pihak untuk menuntaskan persoalan terkait sanitasi itu.
Ia mengatakan, saat ini pemkot sudah bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon dan Baznas Provinsi Jawa Barat. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu penanganan berbagai permasalahan sosial dan kesehatan di Kota Cirebon, termasuk soal sanitasi. “Kita masih punya pekerjaan rumah di 130 RW lagi (yang belum ODF),” kata Eti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
