REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menegaskan akan terus fokus menuntaskan stunting meski dihadapkan pada keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Saat ini, Indonesia terus mendorong konvergensi program penurunan stunting dari pusat hingga tingkat desa agar bisa menyasar sasaran program: rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK).
“Kami tidak akan setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan ini (stunting-red). Segala daya upaya akan kami kerahkan untuk menurunkan angka stunting ke level 14 persen di tahun 2024 mendatang,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi dalam siaran pers Sekretaris Wakil Presiden, Selasa (2/3).
Suprayoga mengatakan penuntasan stunting di Indonesia penting karena sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, selama ini stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dampak kedepannya menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan di tingkat negara. “Stunting harus segera diatasi. Apalagi mulai 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi tersebut. Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi itu,” katanya.
Karena itu, pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting dari 27,7 persen di tahun 2019 menjadi 14 persen pada 2024. Target ini diikuti dengan sejumlah langkah salah satunya peningkatan alokasi pendanaan yang terdesentralisasi ke daerah dan desa.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia hingga level desa. Selain itu, Suprayoga menyebut selain komitmen di tingkat nasional, kepala daerah menjadi motor bergulirnya program penurunan stunting yang menyasar keluarga 1.000 HPK.
Saat ini, tercatat 358 dari 514 pemimpin daerah berkomitmen mempercepat program pencegahan stunting. Menurutnya, investasi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan.
Dalam studi persepsi yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden didapati hasil bahwa 70 persen masyarakat menilai bahwa pencegahan stunting adalah hal utama yang perlu dilakukan. “Penajaman program telah dan sedang dilakukan sehingga dukungan pelaksanaan program kepada daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah juga menjalankan programnya dengan inovatif dan serius,” jelas Suprayoga.
"Tiga kata kunci di sini, sasaran penerima program yang sama, lokasi yang sama dan intervensi yang tajam dan konvergen,” ujar Suprayoga menambahkan.
Sementara itu, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terkait pengembangan modal manusia, khususnya dalam penanganan stunting. Bank Dunia, kata dia, mendukung Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting di mana 23 Kementerian bekerja sama dalam melaksanakan berbagai program.
Bank Dunia juga terus mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat modal manusia Indonesia lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
