REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa waktu terakhir, melakukan sejumlah silaturahim politik dengan sejumlah pimpinan partai. Langkah ini disorot sejumlah pihak karena dinilai politis.
Peneliti Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Suciliani Octavia menilai, rentetan pertemuan yang dilakukan Airlangga dengan sejumlah ketua umum partai tak bisa dipungkiri memiliki nilai strategis. Pertama, Airlangga sebagai menteri koordinator dalam rangka melakukan koordinasi dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional.
"Makna strategis kedua adalah Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar bertemu dengan tiga ketum partai yang tentunya punya pengaruh yang kuat dalam konstalasi politik kontemporer. Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PPP adalah bagian penting dari kabinet Joko Widodo dan memiliki kekuatan yang prospektif menuju 2024," ujar Suci saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/3).
Airlangga awalnya bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Beberapa waktu kemudian, ia menemui Ketua Umum PPP yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kantornya di Bappenas, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, Airlangga juga melakukan safare untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Menurut Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco pertemuan tersebut berlangsung di sela rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (3/3).
Suci menilai, langkah Airlangga sebagai ketua umum partai tengahpenting untuk memperkuat komunikasi politik antarpartai pendukung pemerintah. Hal senada disampaikan oleh pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. Dia menganggap, menilai pertemuan Airlangga dengan Surya Paloh, Suharso Monoarfa, dan Prabowo Subianto memiliki bobot politik tinggi.
"Menurut saya sesungguhnya Airlangga sadar betul tentang pentingnya komunikasi personal dalam menjalin komunikasi yang bersifat politis dan strategis ke depan. Tidak menutup kemungkinan adanya pembicaraannya politik strategi terkait agenda ke depan," ujar Emrus.
"Meski saya melihat pertemuan tersebut tak bisa dilepaskan dari seputar penanganan pandemi yang isu-isu di pemerintahan mereka adalah menteri atau ketum partai pendukung pemerintah," ujar kata Emrus menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
