Sabtu 06 Mar 2021 08:44 WIB

Pemerintah Matangkan Rencana Eksplorasi Panas Bumi

Pelaksanaan ekplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ratna Puspita
Pemerintah mematangkan rencana eksplorasi panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Pemerintah mematangkan rencana eksplorasi panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan rencana eksplorasi panas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana ekplorasi, pada Kamis (4/3).

Mulai 2021, pengeboran wilayah kerja panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sedang dalam tahap eksekusi. Optimalisasi potensi panas bumi di lokasi tersebut dinilai layak memenuhi syarat untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Baca Juga

Pembangunan PLTP Tampomas tersebut merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. "Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Direktur Panas Bumi Harris, Sabtu (6/2).

Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, Harris mengatakan, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar100 Mega Watt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW. Pelaksanaan program WKP Tampomas sendiri akan dilakukan pada 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialiasai, koordinasi hingga pengurusan perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya.

"Milestone pelaksanaan ekplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," kata dia.

Program ekplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang. "Ini tentu merupakan upaya positif dari pemerintah guna mendukung ketersedian energi yang berasal dari panas bumi," kata Harris.

Harris mengatakan, panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang pada 2025. Saat ini, jumlah kapasitas terpasang baru 2.130,7 dari 4.793 MW dimana Jawa Barat menyumbang paling besar sebesar 1.193,8 MW.

"Hasilnya sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama," kata Harris.

Selain itu, keberdaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai ekploitasi dan pengembangan," kata Harris.

Menyambut rencana proyek PLTP tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. "Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa," kata Dony.

Pemkab Sumedang berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 23% pada tahun 2025. "Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobiliasi modal sosial masyarakat masalah-msalah di lapangan akan teratasi," kata Dony.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement