Siti Zuhro Sayangkan Praktek Dinasti yang Terjadi di Parpol

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah

 peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro
peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro | Foto: Republika/Iman Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyoroti dinasti politik di sejumlah partai politik. Kondisi ini dipandang Siti Zuhro menimbulkan rasa iri di kalangan kader.

Berdasarkan rekam jejak sejarah partai di Indonesia, ada yang kepengurusannya 'dikelola' keluarga. Di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) yang kepengurusannya selalu berada di bawah Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat yang dikelola keluarga Cikeas dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Siti Zuhro menyayangkan praktek dinasti yang terjadi di kedua partai itu. Ia mengingatkan bahwa praktek dinasti malah terkesan menghambat karir kader lainnya. "Idealnya dinasti politik dalam parpol dihindari. Apalagi kalau jabatan tertinggi di parpol itu diperoleh dengan cara pintas atau lompat-lompat. Hal ini akan menimbulkan rasa iri dari para kader yang pada dasarnya sudah menunggu lama," kata Zuhro pada Republika.co.id, Ahad (7/3).

Baca Juga

Zuhro menemukan masalahnya di Indonesia kecenderungan untuk mengangkat kerabat (suami, istri, anak, kakak, adik, ponakan) dalam kepengurusan partai terbilang tinggi. Sehingga kecenderungan ini menurutnya mengusik rasa keadilan dalam proses promosi kader. "Sistem merit (merit system) tidak dikedepankan, tapi praktik kolutusme dan nepotisme justru marak," ujar Zuhro.

Zuhro menyebut gejolak yang muncul di Demokrat saat ini menunjukkan resistensi kader-kader yang terpental dan dipecat. Kemudian ada juga dari kelompok mereka yang tak puas terhadap kepemimpinan Demokrat saat ini. 

"Ini juga merupakan cerminan mampetnya komunikasi antar elit, antara pimpinan partai dengan kader, elit atau senior dan tak efektifnya lembaga yang mengatasi silang pendapat atau resolusi konflik di internal partai," ucap Zuhro.

Kepala KSP Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai. 

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh mantan kader Demokrat yang baru saja dipecat, Jhoni Allen. Pengangkatan Moeldoko sontak mengundang reaksi keras kubu Cikeas hingga menggelorakan 'perang mencari keadilan'.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Peneliti LIPI : Dinasti Politik Bikin Iri Kader

Marzuki Alie: Demokrat akan Jadi Partai Terbuka

Gatot Tolak Tawaran untuk Kudeta Demokrat, Ini Alasan

Gatot Nurmantyo Ungkap Dia Juga Ditawari Kudeta Demokrat

Dualisme Demokrat Diprediksi Sulit Berujung Rekonsiliasi

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark