IPO: Moeldoko Secara Vulgar Cederai Istana dan Presiden

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bersiap memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. Republika/Putra M. Akbar
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bersiap memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. Republika/Putra M. Akbar | Foto: Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) lalu. Fakta itu, memperlihatkan secara vulgar, bila Moeldoko mencederai nama baik Istana dan Presiden. 

"Akan sangat baik jika Presiden tanpa berjeda segera membebas tugaskan Moeldoko dari jabatan KSP yang saat ini diembannya. Kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Moeldoko lakukan sabotase Demokrat," kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Republika, Ahad (7/3).

Menurutnya, kisruh Demokrat berbeda dengan peristiwa yang pernah ada di partai politik lain. Kondisi yang terjadi di Partai Demokrat tidak bisa dianggap konflik internal semata mengingat telah terpilihnya non kader sebagai ketua umum. 

Dia pun memprediksi bahwa hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan mendapatkan legitimasi pemerintah. Dari sisi akses, Moeldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah, terlebih Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen. 

"Tetapi, Menko melupakan hal fundamental, yakni legitimasi KLB abstain persetujuan ketua majelis tinggi partai, dari sisi ini semestinya Menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Menkum HAM," tuturnya.

Dia pun mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melakukan perlawanan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal Demokrat. "Tetapi soal bagaimana negara menjamin keamanan parpol untuk hidup dalam independensinya," ungkapnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


AHY: Yang Datang ke KLB Bukan Pemegang Hak Suara Sah

 AHY Datangi Kemenkumham Tolak KLB Deli Serdang

Jokowi Minta BPPT Jadi Otak Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Kita di Era Seperti Perang Dingin

Refly Harun Sarankan Jokowi Beri Sanksi Tegas ke Moeldoko

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark