Pemkot Sukabumi Jadwalkan Vaksinasi Guru dan Dosen

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menyiapkan vaksinasi Covid-19 untuk para guru dan juga dosen. Rencananya vaksinasi untuk para guru dimulai pekan ini.

Guru yang akan menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 ini rencananya mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, serta tenaga pengajar di madrasah. “Kami memprioritaskan guru sekolah dan madrasah, serta dosen, baik negeri dan swasta, untuk diberikan vaksinasi Covid-19,” kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Ahad (7/3).

Vaksinasi terhadap para guru dan dosen ini direncanakan dimulai pada Senin (8/3) ini, dan ditargetkan tuntas pada Jumat (12/3). Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi Lulis Delawati, pelaksanaan vaksinasi untuk guru rencananya dilakukan di Gedung Juang 45.

Untuk tahap awal, kata dia, dijadwalkan vaksinasi guru SD pada Senin ini, dilanjut Selasa. Kemudian pada Rabu (10/3) dijadwalkan vaksinasi untuk guru tingkat SMP.

Selain guru dan dosen, Fahmi mengatakan, vaksinasi Covid-19 juga akan menyasar ketua RT dan RW, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut dia, kalangan tersebut termasuk dalam sasaran prioritas vaksinasi tahap dua. Pasalnya, kata dia, mereka merupakan pelayan publik dan kegiatannya berinteraksi dengan banyak pihak, sehingga menjadi kalangan yang dinilai rentan terpapar Covid-19.

Menurut Fahmi, vaksinasi Covid-19 pun akan menyasar pegawai perbankan, pegawai BUMN/BUMD, sertai pegawai institusi vertikal, antara lain kejaksaan, pengadilan, dan pegawai Kantor Kementerian Agama. Dengan vaksinasi ini, ia mengharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa kembali optimal.

Pekan lalu, Pemkot Sukabumi sudah memulai vaksinasi Covid-19 untuk aparatur sipil negara (ASN). Pada Kamis (4/3), misalnya, vaksinasi digelar di Gedung Juang 45. Menurut Lulis, setiap harinya ditargetkan ada 833 ASN yang bisa disuntik vaksin Covid-19.

Selain ASN, Pemkot Sukabumi pun memfasilitasi vaksinasi untuk jurnalis. Kalangan jurnalis disebut termasuk prioritas karena aktivitas kerjanya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga dinilai rawan terpapar Covid-19.