Muhammadiyah: Hilangnya Frase Agama Melawan Konstitusi 

Rep: Mabruroh/ Red: Agus Yulianto

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir | Foto: istimewa/tangkapan layar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritik hilangnya frasa "agama" dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang dikeluarkan Kemendikbud. Menurut Haedar, hilangnya frasa “agama” merupakan bentuk melawan Konstitusi (inkonstitusional).

"Sebab merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti PJPN tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya yaitu: Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945 dan puncaknya adalah Pancasila," kata Haedar dalam halaman resmi Muhammadiyah, dilansir pada Senin (8/3).

Haedar juga mempertanyakan hilangnya frase "Agama" tersebut karena unsur kesengajaan atau tidak. Menurutnya, jika frase "agama" sengaja dihapuskan, maka ini tidak sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 dan Visi Pendidikan Indonesia 2035.

“Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?”

Visi Pendidikan Indonesia 2035 berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

 

 

Terkait


Frasa Agama Raib dari Peta Pendidikan, Ini Respon PBNU

FPKS Dukung Kritik Muhammadiyah Soal Peta Jalan Pendidikan

Haedar: Frase Agama tidak Bisa Diwakili dengan Akhlak Mulia

‘Mas Menteri, Kembalilah ke Jalan yang Benar...’

Arsul: PJPN Langgar Konstitusi jika Hilangkan Frasa Agama

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark