Selasa 23 Mar 2021 19:17 WIB

Jabar Gandeng Investor Jerman Lanjutkan TPPAS Nambo

Pembangunan TPPAS Lulut Nambo dilakukan sejak tahun 2017 dan sempat terhenti.

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Warga melintas di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang belum beroperasi di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melanjutkan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo, di Kabupaten Bogor, setelah sebelumnya sempat terhenti. Kali ini Pemprov Jabar memilih mitra baru yakni Euwelle Environmental Technology (EET) dari Jerman.

Sebelumnya, pembangunan TPPAS Lulut Nambo yang dilakukan sejak tahun 2017 ini dilakukan konsorsium Panghegar Energy Indonesia yang membentuk perusahaan khusus (special purpose company) bersama PT Jasa Sarana, yakni PT Jabar Bersih Lestari (JBL) dengan mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Akan tetapi, karena adanya kendala biaya serta teknologi yang tidak tepat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memilih EET. "Jadi ini adalah arahan saya, memberhentikan investor terdahulu," kata Emil di Gedung Negara Pakuan Bandung, Selasa (23/3).

Pihaknya memastikan pemilihan investor baru ini berdasarkan kajian matang, terutama dengan mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan. "Kami memilih lebih teliti. Jangan terbuai oleh hal luar biasa, ternyata enggak ada uang, teknologi ngaco dan lain-lain," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil berharap dengan investor baru ini maka pembangunan TPPAS Lulut Nambo bisa segera beroperasi dengan menerapkan teknologi yang tepat yakni Maximum Yield Technology (MYT). MYT ini dapat mengekstraksi potensi energi maksimum dari sampah rumah tangga dengan kombinasi teknologi pengolahan inovatif yaitu mechanical separation dan biological drying yang menghasilkan RDF, kompos, dan biogas.

"Kami akan melihat komitmen pengerjaan. Jika sukses, ini akan ada lagi. Kita butuh 3-4 proyek yang sama, sehingga Jawa Barat dikenal sebagai provinsi ramah lingkungan. Tak ada sampah tak didaur ulang. Semua kita bereskan dan bernilai uang," katanya.

Emil menyontohkan pihaknya akan menyiapkan pembangunan TPPAS di Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias mengatakan pembangunan TPPAS Lulut Nambo ini dilakukan sejak tahun 2017 dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Menurut Prima saat itu lelangnya dimenangkan konsorsium Panghegar Energy Indonesia yang membentuk perusahaan khusus (special purpose company) bersama PT Jasa Sarana, yaitu PT Jabar Bersih Lestari (JBL). Namun, dalam perjalanannya PT JBL gagal memenuhi target operasional (commercial operation date) pada Juni 2020 akibat terkendala biaya.

"Tapi kami terus berkomitmen untuk membantu permasalahan pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok serta Kota Tangerang Selatan. Makanya terus membangun TPPAS Regional Lulut Nambo," katanya.

Dengan dilanjutkannya pembangunan tersebut, menurutnya kini PT JBL melanjutkan pembangunan TPPAS Regional Lulut Nambo dengan mengubah struktur kepemilikan sehingga PT Jasa Sarana menjadi pemegang saham pengendali (mayoritas). Setelah menjadi pemegang saham mayoritas, BUMD tersebut mencari mitra strategis untuk berkerja sama dalam melanjutkan pembangunan dan pengelolaan proyek strategis itu.

"Dipilihlah mitra asal negara Jerman yaitu Euwelle Environmental Technology (EET). Dengan total investasi 133,3 juta dolar," katanya.