KPK Dalami Pasal TPPU dan Keterlibatan Korporasi Suap Benur

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Indira Rezkisari

Tersangka mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, berjalan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka Safri dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.
Tersangka mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, berjalan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka Safri dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. | Foto: RENO ESNIR/ANTARA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020. Penyidik bahkan tak segan menjerat para tersangka suap dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memastikan akan mencermati setiap fakta baru yang muncul dalam persidangan suap benih lobster. Termasuk peran dari PT Aero Citra Kargo (ACK) dalam perkara tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan dalam proses serta pengembangan penyidikan, atau pemeriksaan sidang kami tindaklanjuti dengan TPPU atau Korporasinya," kata Alex di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/3) malam.

Alex menuturkan saat melakukan tangkap tangan, KPK mempunyai keterbatasan waktu dalam menetapkan para tersangka dengan pasal TPPU. Sebab, KPK belum mengantongi alat bukti berupa aset terkait kasus ini.

"Jadi ketika kami melakukan OTT, kami punya keterbatasan, KPK punya keterbatasan waktu untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau tidak, 1x24 jam. Nah, pada saat OTT, alat bukti termasuk aset yang bersangkutan belum didapatkan baru sebatas suap," terang Alex.

Meski demikian, penetapan pasal pencucian uang dalam kasus ini akan dilakukan sesuai perkembangan penyidikan. Hal itu bisa diterapkan jika ada keterlibatan korporasi atau ditemukan aset para tersangka yang tidak sesuai dengan data yang ada di KPK.

"Kalau ada keterlibatan korporasi atau kemudian ditemukan aset yang bersangkutan tidak sesuai dan diduga berasal dari pidana korupsi tentu akan kami kaji lebih lanjut, kami kenakan korporasi atau TPPU sekalian," ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK menduga eks Menteri KP Edhy Prabowo menerima sejumlah uang dari eksportir, salah satunya dari pemilik PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito. Dalam dakwaan, Jaksa menyatakan Suharjito memberi uang total Rp 2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS atau setara Rp1,44 miliar dan Rp 706.055.440 kepada Edhy lantaran DPP telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT ACK.

Selain Edhy, KPK turut menetapkan tersangka kepada Andreau Misanta Pribadi, Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, dan sekretaris pribadi Amiril Mukminin. Kemudian pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi, dan staf istri menteri Ainul Faqih.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


ICW Protes Deputi KPK Sebut Antam tak Perlu Diperiksa

Suharjito yang Mengaku Sedih Disebut Penyuap Edhy Prabowo

Suharjito Curiga Ada Perusahaan Lain Penyuap Edhy Prabowo

KPK Sita Rp 3 Miliar dari Saksi Kasus Edhy Prabowo

KPK Gali Keterangan Edhy Prabowo Soal Bank Garansi Rp 52,3 M

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image