Ahad 04 Apr 2021 21:15 WIB

Pengamat Duga Tawaran Cagub DKI ke Moeldoko Sindiran

Pangi mengingatkan Moeldoko harus memahami maksud di balik tawaran itu.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ratna Puspita
Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
Foto: Dok. Pribadi
Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago meminta Ketum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko mencermati wacana tawaran jadi calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta oleh partai Demokrat kubu Cikeas. Pangi menduga ada motif sindiran di balik wacana tawaran tersebut.

Pangi mengingatkan Moeldoko harus memahami maksud di balik tawaran itu. Menurut Pangi, ada makna dan simbol sikap lain di balik tawaran tersebut. Apalagi kalau merujuk pada budaya Jawa yang merupakan suku dari kubu Cikeas, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga

"Harusnya Moeldoko memahami makna di balik tawaran itu, karena dalam tradisi Jawa itu yang nampak itu ada makna di balik yang tidak tampak, bisa maksudnya sebaliknya," kata Pangi kepada Republika, Ahad (4/4).

Pangi mengatakan, Demokrat kubu Cikeas sangat mementingkan sikap panggung dari depan. Demokrat kubu Cikeas seolah tak ingin ada dendam, ingin berbuat baik dan membalas perilaku Moeldoko yang tidak tepat serta tidak patut dengan menawarkan kebaikan. 

"Itu bisa juga kita maknai sebagai sindirin dari Partai Demokrat. Demokrat mau memberikan pembelajaran ke beliau, tidak semua perilaku jahat dibalas dengan sikap yang sama," ujar Pangi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter resminya, menawarkan bila Moeldoko ingin menjadi kader Demokrat. Namun, dengan syarat mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Rachland juga menyebut bahwa Partai Demokrat membuka peluang jika Moeldoko ingin maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Tetapi menurut Rachland, tetap dengan kompetisi yang sehat. 

Konflik kepengurusan Demokrat memasuki babak baru setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pendaftaran kubu KLB. Dengan demikian, kubu Cikeas masih sebagai "pemilik" partai Demokrat yang sah. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement