REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Asep Wahyuwijaya mengaku bingung soal utang PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB), yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melahirkan Bandara Kertajati. Dalam catatan PT BIJB, utang perusahaan mencapai Rp 600 miliar untuk pembangunan bandara.
"Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya utang piutang PT BIJB kepada para kreditur bisa turut terselesaikan lalu Pemprov Jabar pun mendapatkan kelebihannya, jika saham di BIJB itu mau dijual," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu saat dihubungi dari Kota Bogor, Senin (5/4).
Bandara Kertajati berada di Kabupaten Majalengka, Jabar. Pemerintah pusat memutuskan bandara yang menelan anggaran triliunan rupiah itu untuk dijadikan bengkel pesawat. Hal itu lantaran lokasi bandara yang jauh dari Kota Bandung membuat tidak ada aktivitas penerbangan.
Menurut Asep, Pemprov Jabar tak mesti lagi andil dalam mengurusi Bandara Kertajati. Pasalnya, Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan atas Bandara Kertajati sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).
Sehingga, AW menyarankan agar PT BIJB dijual ataupun dipailitkan merujuk pada UU Pemda yang menyatakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sudah sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.
"Bayangkan saja, untuk kebutuhan operasionalnya sudah kembang kempis, bayar listrik pun susah gak mampu, tiba-tiba sekarang kewenangannya pun dicabut, gimana mau bayar utangnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Gubernur Jabar M Ridwan Kamil mengatakan, selain dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo, Bandara Kertajati rencana difungsikan untuk maintenance, repair, overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.
"Bandara Kertajati difokuskan juga pada MRO sehingga semua pesawat bisa maintenance di sana. Kita tahu juga bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada nonpenumpang, kalau kargo sudah dimulai," kata Kang Emil sapaan akrabnya.
Kang Emil menuturkan, ada maskapai penerbangan internasional yang minat membuka MRO di Bandara Kertajati dan hal itu sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi, saat ia menghadiri rapat terbatas di Jakarta. "Juga saya laporkan ke Pak Presiden ada pihak penerbangan internasional di Asia yang juga berminat membuka MRO maskapainya di Kertajati," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
