Pemprov Jabar Masih Tunggu Arahan Teknis Larangan Mudik

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Muhammad Fakhruddin

Pemprov Jabar Masih Tunggu Arahan Teknis Larangan Mudik (ilustrasi).
Pemprov Jabar Masih Tunggu Arahan Teknis Larangan Mudik (ilustrasi). | Foto: ANTARA/ Fakhri Hermansyah

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah pusat membuat kebijakan larangan mudik di musim lebaran tahun 2021. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis pelaksanaan, termasuk antisipasi dan sanksi yang diberlakukan.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Jabar, Hery Antasari, ia belum melakukan sosialisasi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Karena, khawatir ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Saya masih menunggu peraturan menteri perhubungannya ya, takutnya nanti ada hal yang baru, ada hal teknis yang tidak sesuai, kemudian sosialisasi sudah kadung dilakukan itu kan agak ini (bingung) juga,” ujar Hery kepada wartawan, Rabu (7/4).

Saat ini, kata Hery,  untuk sementara  pegangan daerah sudah banyak. Yakno, lewat surat edaran 12 dari Satgas nasional, kemudian surat edaran no 24 tahun 2021 dari kemenhub bisa jadi patokan, cukup teknis. "Itu jadi materi yang kita sosialisasikan, tapi tidak secara langsung ke PO dulu, takut ada perubahan,” kata Hery.

Meski begitu, kata dia, pelaksanaan teknis sudah mulai disiapkan. Seperti penyekatan atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Sejauh ini, pihaknya berpatokan pada aturan yang tertuang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penyekatan jalur keluar masuk di perbatasan hingga menyiagakan petugas di check point pun akan tetap ada saat musim mudik lebaran. “Sebentar lagi lah mungkin, keluar surat dari Kemenhubnya. Tapi sementara itu sudah ada komunikasi dai SE (seurat edaran). Kalau tidak diperbolehkan (mudik), sanksi gambarananya seperti PSBB, dari mulai admisnitratif, denda, sampai dibalikkan,” paparnya.

“Yang pasti penyekatan check poin pasti akan ada. Dimana titiknya, itu yang masih menunggu,” imbuh Hery.

Diketahui, Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/03/2021). Menko PMK menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. 

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


Gubernur Jatim Minta Masyarakat 'Legowo' Dilarang Mudik

Pulang Kampung di Masa Lalu, Dipaksa Kembali ke Desa

Gubernur Sumbar: Tidak Ada Skenario Khusus Larang Mudik

Soal Larangan Mudik, Khofifah Minta Masyarakat Legowo

Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Ini Sanksi Bagi Pelanggar

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image