REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap sebesar Rp1.661.250.000. Uang itu diduga untuk memuluskan izin proyek sebuah rumah sakit yang berlokasi di Kota Cimahi.
Penuntut Umum KPK Budi Nugraha mengatakan suap itu diduga diterima Ajay dari Pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Hutama Yonathan. Karena itu, patut diduga pemberian itu diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatan Ajay yang bertentangan dengan hukum.
"Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar tidak mempersulit perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara," kata Budi di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/4).
Dalam dakwaannya, Ajay diduga menerima sejumlah uang suap itu secara bertahap dari Hutama melalui sejumlah orang maupun pengusaha proyek. Adapun, pemberian itu dilakukan secara bertahap sejak Mei hingga November 2020.
Pemimpin daerah yang menjabat sejak tahun 2017 itu hadir di PN Bandung dengan mengenakan rompi tahanan. Kehadiran Ajay dikawal ketat oleh personel polisi bersenjata.
KPK menyatakan perbuatan Ajay itu bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, Ajay telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 November 2020.
Kasus korupsi suap yang menjerat Ajay itu diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama. Kemudian didakwa dengan Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
