Dinas Damkar Kota Depok Bantah Dugaan Korupsi Sepatu PDL

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Erik Purnama Putra

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana.
Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana. | Foto: Dok Pemkot Depok

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok mengklarifikasi tudingan adanya dugaan korupsi pengadaan sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) yang diungkapkan seorang pegawai kontrak bernama Sandi.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan, pihaknya perlu menyampaikan hak klarifikasi untuk menjelaskan perbedaan sepatu PDL dan yang dipakai untuk keseharian maupun pelaksanaan apel, upacara, serta kegiatan lapangan lainnya.

"Dan ada APD dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan yakni mulai pelindung
Kepala, baju tahan panas dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu Harviks," ujar  Gandara di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (16/4).

Dugaan adanya korupsi di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok disampaikan Sandi dengan melakukan aksi demo sendirian di depan Kantor Damkar Kota Depok. Sandi dalam beraksi membentangkan kertas karton bertuliskan meminta Presiden Jokowi mengusut dugaan korupsi di Damkar Kota Depok.

Aksi tersebut kemudian viral di media sosial (medsos) yang memaksa aparat hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melakukan penyidikan. Menurut Gandara, dugaan korupsi pengadaan PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok bisa diusut aparat penag khuku,

"Yang telah disampaikan oleh saudara Sandi, kami tetap kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini setelah tiga hari berturut-turut pejabat kami datang ke Kejari Depok dan Polrestro Kota Depok untuk dimintai keterangan," jelas Gandara.

Dia menuturkan, Dinas Damkar Kota Depok juga siap diperiksa Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok maupun aparat penegak hukum lainnya. Langkah itu guna menindaklanjuti kejelasan dari laporan dugaan kasus tersebut agar menjadi jelas dan terang.

"Terkait tentang iuran BPJS, adalah pembayarannya dilakukan secara kolektif baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Terkait penerimaan honor sesuai dengan tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima," ujar Gandara.

Dia menegaska, Dinas Damkar Kota Depok tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sandi sehubungan dengan upayanya membawa kasus itu menjadi perhatian publik. Pihaknya juga tidak meminta Sandi untuk mundur. Malahan, pihaknya terbuka jika memang ada anak buahnya yang diperiksa.

"Tidak ada pemecatan atau permintaan mundur apapun yang dikeluarkan terhadap saudara Sandi. Proses klarifikasi sedang dilakukan oleh pihak internal Pemkot Depok, maupun dari aparat penegak hukum dan kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku," ujar Ganda.



BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Sepanjang 2020, Damkar Depok Tanggani 118 Kasus Kebakaran

Depok Buka Rekrutmen Relawan Pemulasaraan Jenazah Covid-19

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark