HRS Cecar Camat Megamendung

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Andri Saubani

Petugas kepolisian berada di dekat layar yang menampilkan suasana sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Senin (19/4/2021). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Petugas kepolisian berada di dekat layar yang menampilkan suasana sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Senin (19/4/2021). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). | Foto: Antara/Aprillio Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) mencecar saksi fakta dari JPU menyoal rentetan aktivitasnya di Megamendung (13/11) lalu. HRS mempertanyakan mengenai izin yang diminta pihak camat sebelumnya mengenai aktivitas di wilayah tersebut.

HRS tak menampik, memang ada IMB yang diperlukan untuk mendirikan masjid Pondok Pesantren Markas Syariah. Kendati demikian, karena masih berbentuk seremonial peletakan baru pertama, HRS menampik izin tersebut.

"Kalau sudah mau dibangun, ada biayanya tentu kami ajukan izin pembangunan," katanya di persidangan, Senin (19/4).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Camat Megamendung Endi Rismawan.

Lebih jauh HRS juga mempertanyakan apakah kegiatan internal harus mendapatkan izin dari Camat setempat atau tidak. Terlebih, ketika semua aktivitas yang bersangkutan dengan Markaz Syariah dinilainya bersifat internal.

"Tidak perlu, kalau eksternal perlu izin," ujar Camat menjawab pertanyaan HRS.

Semua kegiatan di Megamendung yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Markaz Syariah, kata HRS adalah kegiatan internal. Sehingga, aktivitas itu tidak ada saling keterkaitan antara kerumunan di Gadog, berjejernya orang di depan rumah dan jalan serta acara internal itu sendiri, karena memang tidak ada panitia.

Namun, saat menjawab pertanyaan jaksa, menurut Camat Endi, berdasarkan aturan yang ada, seharusnya perlu pengajuan izin dari pihak pelaksana kegiatan peletakan batu pertama pesantren Markaz Syariah. Dalam surat izin tersebut, kata dia, perlu juga dijelaskan siapa yang bertanggung jawab.

"Saya tidak tahu siapa pelaksananya," tuturnya.

Ketika ditanya JPU siapa yang harus bertanggung jawab saat panitia pelaksana peletakan batu pertama tidak diketahui, Endi mengaku bahwa HRS adalah pihak yang harus bertanggung jawab.

"Iya," jawabnya singkat saat ditanya spesifik oleh JPU.

Menanggapi pertanyaan dari JPU itu, majelis hakim meminta JPU untuk mengubah pertanyaan. Khususnya yang tidak memaksakan atau mengarahkan saksi untuk menjawab hal yang belum pasti diketahuinya.

"Jangan seperti itu, karena camat ini orang luar dari pondok," katanya kepada JPU.

PN Jaktim pada hari ini kembali menggelar sidang lanjutan perkara kerumunan massa di Megamendung, Bogor dengan terdakwa HRS) Jadwal persidangan kali ini diisi dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.

Di saksi JPU atas Kerumunan di Megamendung, ada beberapa saksi yang didatangkan. Mulai dari Camat Megamendung, Endi Rismawan hingga Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah.

photo
Habib Rizieq telah tiga kali menjadi tersangka sejak kembali ke Indonesia - (Republika)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Pengacara HRS Pertanyakan Siapa yang Mengarahkan Para Saksi

Cecaran HRS kepada Saksi-Saksi Kasus Kerumunan Megamendung

HRS Cecar Saksi Soal Whatsapp Undangan Acara Megamendung

Dicecar HRS, Camat Endi: Acara Internal tidak Perlu Izin

Sidang Lanjutan Kasus Pelanggaran Prokes Habib Rizieq Shihab

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark