Cianjur Wajibkan Perusahaan dan Investor Miliki NPWP

Red: Muhammad Fakhruddin

Cianjur Wajibkan Perusahaan dan Investor Miliki NPWP (ilustrasi).
Cianjur Wajibkan Perusahaan dan Investor Miliki NPWP (ilustrasi). | Foto: Pajak.go.id

REPUBLIKA.CO.ID,CIANJUR -- Pemkab Cianjur, Jawa Barat, mewajibkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Cianjur untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak yang selama ini hilang karena perusahaan membayar pajak di luar kota.

"Sebagian besar pemilik investasi mengurus izin di Jakarta dan memiliki kantor pusat di Jakarta, sehingga NPWP perusahaan diurus di sana. Ini sangat merugikan daerah, dimana lokasi perusahaan mendirikan pabrik, karena pajaknya tidak terserap selama ini," kata Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Selasa (20/4).

Ia menjelaskan, untuk meningkatkan kembali perekonomian di Cianjur, pihaknya mempersiapkan berbagai cara untuk memaksimalkan pendapatan dari berbagai sektor, termasuk pajak, yang selama ini banyak hilang keluar dan tidak dibayarkan karena Wajib Pajak berdomisili di luar kota.

Menurut dia, setiap tahunnya, Pemkab Cianjur kehilangan ratusan miliar rupiah dari sektor pajak termasuk pajak vila dan rumah mewah, yang rata-rata berubah fungsi menjadi rumah sewaan, karena tidak pernah ada pajak yang dibayarkan.

"Tahun ini, kita targetkan sektor pajak yang hilang tersebut, dapat kembali ke Cianjur, dimana masing-masing perusahaan yang ada wajib mengurus NPWP di Cianjur, sehingga tidak ada lagi pajak perusahaan yang dibayarkan di luar Cianjur. Pajak yang dibayarkan itu, dikembalikan untuk masyarakat," katanya.

Tidak hanya kepada perusahaan besar, pihaknya akan menggencarkan kembali penarikan pajak sektor pariwisata mulai dari rumah makan dan hotel dengan menggunakan alat deteksi khusus, sehingga tidak ada lagi pengemplang pajak yang dapat bermain dengan dalih dua bon.

"Untuk rumah makan yang setiap tahun hanya membayar pajak Rp2 sampai 3 juta, saat ini sudah tidak bisa main-main, karena uang yang dibayar masyarakat melalui rumah makan, harus disetorkan kembali ke pemerintah dan setiap bulannya pajak rumah makan mencapai puluhan juta rupiah," katanya.

Saat ini, ia menambahkan, untuk meminimalisir pendapatan pajak yang selama ini hilang di luar daerah dan laporan yang terkesan asal-asalan akan digunakan kecanggihan teknologi agar pajak dapat bermanfaat bagi pembangunan.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


KKP Ingatkan Eksportir Perikanan Jangan Nakal Soal Pajak

Obral Insentif Pajak, CORE: Pemerintah Harus Selektif

Obral Insentif Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Evaluasi

Cianjur Izinkan Tarawih Berjamaah dan Buka Puasa Bersama

Pemkot Malang Luncurkan Aplikasi E-SPPT PBB

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark