Ahli Hukum: Habib Rizieq tak Perlu Dipidana

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Ilham Tirta

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran karantina kesehatan Habib Rizieq Shihab (HRS).
Terdakwa kasus dugaan pelanggaran karantina kesehatan Habib Rizieq Shihab (HRS). | Foto: Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum pidana Dian Adriawan yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak Habib Rizieq Shihab (HRS) menjelaskan dua hal penting dalam sidang lanjutan kasus kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri HRS di Petamburan, Jakata Pusat. Pertama, ia mengatakan HRS tidak perlu dipidana jika sudah membayar denda pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Kedua, undangan menghadiri acara keagamaan tidak termasuk penghasutan dalam Pasal 160 KUHP.

Dian menjelaskan, penghasutan pada Pasal 160 KUHP merupakan perbuatan yang dilakukan di muka umum, kemudian secara lisan atau tulisan. Kemudian, menghasut supaya orang lain melakukan tindak pidana. "Pidananya itu ada kejahatan, misalnya pada kerumunan tersebut ada upaya merusak suatu bangunan," papar dosen Universitas Trisakti tersebut dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (6/5).

"Sedangkan kalau pelanggaran, pelanggaran di sini kan delik UU (Undang-Undang), bukan sesuatu yang jahat. Itu langsung dikenakan sanksi denda. Jadi sebenarnya sudah selesai urusan sanksi yang diberikan kepada pelaku kerumunan," kata dia. Diketahui, HRS telah membayar denda Rp 50 juta yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kasus kerumunan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 160 tidak bisa digabungkan dengan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Pasal 160 dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan itu sebenarnya dua hal yang terpisah. Jadi harus dibuktikan satu-satu yang mana dapat terpenuhi unsur deliknya. Jadi tidak bisa digabungkan Pasal 160 yang tadi dikatakan pasal penghasutan, itu delik materil yang artinya harus bisa dibuktikan akibatnya," ujar Dian.

Dalam sidang eksepsi sebelumnya, HRS juga telah memasukkan perihal pembayaran denda sebesar Rp 50 juta tersebut. Namun Majelis Hakim yang diketuai Suparman Nyompa menilai pembayaran denda hanya bersifat administratif.

Selain ahli, pihak HRS juga menghadirkan dua saksi meringankan lainnya, yaitu mantan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif dan mantan ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis. Namun demikian, sesaat sidang hendak dimulai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak kehadiran dua saksi tersebut. "Kami keberatan atas saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa majelis,’’ ujar jaksa.

Menurut Jaksa, penetapan saksi itu malah akan memberikan kepentingan emosional dengan terdakwa. Namun, Majelis hakim meminta jaksa untuk bersikap tenang dan menerimanya. "Mengacu pada KUHAP tidak ada larangan, jadi tidak apa-apa,’’ kata Majelis Hakim.

Dalam persidangan, Slamet Maarif menjelaskan agenda HRS. Menurut Slamet, agenda sudah dijelaskan HRS sejak masih di Mekah. ‘’Sudah beredar agenda jika beliau (HRS) akan hadir ke Megamendung,’’ ujar dia.

Slamet membenarkan juga ada agenda Maulid di Tebet dan Petamburan, termasuk pernikahan putri HRS. Meski demikian, harus dibedakan yang mana agenda rutin setiap tahun dan agenda lepas rindu. ‘’Kalau acara Maulid itu acara rutin setiap tahun. Kalau peletakan batu pertama itu bukan (acara tahunan)’’ katanya.

Antusias acara internal di peletakan batu pertama itu, diakui Slamet cukup ramai. Bukan hanya umat dan santri yang rindu karena kedatangan HRS. Tetapi, karena ada undangan juga untuk beberapa orang, salah satunya Ustadz Abdul Somad.

Sementara untuk keramaian di luar pesantren, Slamet menilai itu adalah tindakan spontan masyarakat. ‘’Karena itu kan acara internal pesantren, itu spontan,’’ kata dia.





sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


Slamet Maarif Jelaskan Kronologi Agenda HRS di Indonesia

Habib Rizieq Khawatir Kesehatannya Dipolitisasi

Habib Rizieq Diusulkan Jadi Influencer Vaksinasi Covid-19

Ada Skuat Gelap di Luar Polsi Dalam Pembuntutan HRS

Komnas HAM: Penembakan Anggota FPI Kejahatan Kemanusiaan

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image