Terungkap, Firli Bahuri Ngotot Pelantikan Pegawai

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ilham Tirta

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN. | Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid mengungkap, Ketua KPK Firli Bahuri ngotot melantik 1.271 pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN). Padahal, lebih dari 600 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) meminta penundaan pelantikan.

Menurut Harun, dua pimpinan KPK, yakni Nurul Ghufron dan Alexander Marwata sempat meminta pelantikan ditunda hingga polemik TWK selesai. Namun menurut Harun, Firli Bahuri tetap ingin melaksakan pelantikan pada hari ini, Selasa (1/6).

"Teman-teman yang memenuhi syarat (sekitar 600 orang) juga sudah mengajukan untuk menunda pelantikan tersebut. Dua pimpinan KPK (NG dan AM) berdasarkan cerita ke kami juga sudah ngotot untuk tidak melantik terburu-buru sampai persoalan dan polemik TWK ini selesai, tapi Firli Bahuri tetap tak bergeming," ujar Harun kepada wartawan, Selasa (1/6).

Harun memandang tindakan Firli itu menandakan telah hilangnya kolektif kolegial pada pimpinan KPK. Harun merupakan satu dari 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). "Jadi sebenarnya sudah tidak ada kolektif kolegial di tubuh pimpinan KPK," kata Harun.

Senada dengan Harun, penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengungkap ngototnya Firli Bahuri melantik para pegawai KPK. Atas dasar itu, Novel menduga Firli Bahuri memiliki kepentingan lain dengan dilantiknya para pegawai.

"Setahu saya yang memaksakan diri untuk dilakukan pelantikan pada hari ini adalah Pak Firli Bahuri. Hal ini menambah keyakinan bahwa ada suatu kepentingan Firli Bahuri untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang bekerja baik," kata Novel.

Novel menduga tindakan Firli melantik 1.271 pegawai lulus TWK ini untuk membuat 75 pegawai tak lulus TWK putus asa. Novel yang termasuk dalam 75 pegawai ini menyatakan tidak akan ada keputusasaan dalam diri 75 pegawai.

"Tapi saya yakin tidak terjadi demikian, karena komitmen kawan-kawan (75 orang) ini benar-benar untuk menjaga harapan agar tetap bisa berbuat dalam upaya memberantas korupsi, walaupun dihadang dengan sedemikian rupa," kata Novel.

Dikonfirmasi ihwal kengototannya tersebut, Firli menegaskan pimpinan KPK telah bertemu dengan 700 pegawai KPK yang meminta penundaan pelantikan pada Senin (31/5). Dalam pertemuan tersebut disepakati para pegawai yang lolos TWK dan memenuhi syarat alih status kepegawaian dilantik secara resmi menjadi ASN pada Selasa (1/6).

"Ada 700 orang yang memenuhi syarat, yang minta penundaan kami bertemu perwakilan, Alhamdulillah kami sampaikan proses pelantikan ini dilakukan karena proses sangat panjang dan kita hargai 1271. Karena dia punya istri yang perlu kita hargai HAM-nya dan kepastian hukumnya dan status kepegawaian mereka dan 1.271 pegawai yang lolos itu semua hadir dalam pelantikan," tutur Firli.

Perihal 75 pegawai yang tidak lolos TWK, Firli mengaku pimpinan KPK telah banyak berjuang. Namun, ia tidak menerangkan secara jelas perjuangan yang telah dilakukannya. "Pimpinan KPK banyak berjuangnya. Hari ini kita selesaikan 1 271. Bagaimana 75? Tentu jadi PR kita bersama," ujar Firli.

Ia pun membantah bila TWK disebut sebagai alat untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang tidak disukai oleh para pimpinan. "Saya heran kalau ada kalimat begitu, karena instrumen tes ini semua sama, ada 1.271 yang memenuhi syarat dan ada 75 yang tidak memenuhi syarat. Semua dilakukan sesuai prosedur ," kata Firli.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Pegawai KPK tak Lolos TWK Belum Terima Surat Pemberhentian

Pelantikan Pegawai KPK Wujud Arogansi Pimpinan KPK

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November 2021

Daftar Nama 75 Pegawai KPK tidak Lolos TWK

Ironi Pengajar Wawasan Kebangsaan yang tak Lolos TWK KPK

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image