Percepat Vaksinasi, Pemprov Jabar Bentuk Divisi Khusus

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Muhammad Fakhruddin

Percepat Vaksinasi, Pemprov Jabar Bentuk Divisi Khusus (ilustrasi).
Percepat Vaksinasi, Pemprov Jabar Bentuk Divisi Khusus (ilustrasi). | Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus berupaya melakukan percepatan untuk memaksimalkan vaksinasi masyarakat. Karena, populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Saat ini, dosis ke-1 menempati posisi 30 (12,88 persen) dan dosis ke-2 di posisi 21 (5,95 persen).

Salah satu upaya yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adalah dengan membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Ridwan Kamil, telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi menjadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi tersebut.

Menurut Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Dedi Supandi, sebagai gebrakan pihaknya akan memastikan letak kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi. Sehingga, vaksinasi di 27 kabupaten kota bisa berjalan dengan optimal baik itu secara cakupan maupun persentase. 

"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provins dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu kita lakukan," ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (3/8).

Terlebih, kata dia, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd Immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi. Oleh karena itu, Divisi percepatan Vaksinasi yang dibawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari Pemerintah Pusat. 

"Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya. 

Dedi mengatakan, komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasyankes pun meski dimaksimalkan. Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Fasyankes.

"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," katanya. 

Untuk mencapai itu, menurut Dedi, pihaknya telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar. Salah satunya melalui konsep vaksin Gendong.

"Jadi nantinya, setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya. 

Kemudian, menurut Dedi, yang kedua konsep yang akan diterapkan yaitu menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di berbagai aspek kehidupan. Termasuk saat hendak berpergian atau traveling. 

"Jadi, salah satu contohnya kalau ada yang mau izin mendirikan perusahaan, maka dari sekian persen karyawan itu harus sudah divaksin. Jika sudah menunjukan itu baru dapat diproses untuk mendapatkan izin," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


BPS: 20 Persen Responden tak Percaya Efektivitas Vaksin

Vaksinasi Covid-19 Anak 12-17 Tahun di Solo Dimulai Besok

Studi Peringatkan Risiko Munculnya Strain Resisten Vaksin

Vaksinasi tak Merata, Ini Penjelasan Menkes

Sudah Dua Dosis Vaksin, Tetap Jaga Prokes Dong!

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image