REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG----Di saat semua dalam keadaan susah berjibaku dengan Covid 19, muncul anggaran fantastis dari Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Hal tersebut, diketahui dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP), ada 10 paket yang muncul bila dimasukkan kata 'sewa helikopter' dalam kotak pencarian.
Delapan dari 10 paket yang muncul tersebut adalah paket Sewa Helikopter Mobilitas Wakil Gubernur mulai dari Paket 1 hingga 8 dengan metode pengadaan langsung, yang dimulai dari bulan Februari hingga September.
Dalam tabel tersebut, tertera rencana pengadaan itu dilakukan Pemprov Jabar di bawah satuan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi rencana pengadaan paket di Kota Bandung, Jawa Barat. Situs tersebut bisa diakses oleh publik dengan mengakses laman https://sirup.lkpp.go.id/.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memberikan penjelasan terkait anggaran total Rp 600 juta untuk sewa helikopter operasionalnya. Uu mengatakan, menggunakan layanan transportasi udara itu untuk memudahkan menjangkau masyarakat.
"Khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," ujar Uu kepada wartawan, Selasa (3/8).
Uu menjelaskan, ada 27 kota/kabupaten, 5.312 desa dan ribuan kelurahan. Hal ini, memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat harus datang ke daerah. "Karena ada beberapa daerah yang belum terkonektivitas dengan baik atau ada (lokasi) bencana yang datang ke wilayah tersebut dan yang lainnya," kata Uu.
Perlu diketahui anggaran Rp 600 juta itu dibagi ke dalam delapan paket. Setiap paket dianggarkan untuk satu bulan dengan nilai pagu anggaran Rp 75 juta, sehingga metode belanja pun dengan pengadaan langsung. Paket tersebut dimulai dari Februari hingga September 2021.
Menurut Uu, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan. Sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter. "Kalau tidak dipakai nanti jadi silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," kata Uu.
Uu menilai, menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp 80 miliar. Harga tersebut belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi dan yang lainnya.
"Maka ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini," katanya.
Menurut Uu, kalau ada masyarakat yang berkomentar, ia meminta maaf kepada masyarakat. "Ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," kata Uu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
