Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik untuk Lili Pintauli

Red: Agus Yulianto

Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris
Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris | Foto: Antara/Muhammad Adimaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sidang digelar Selasa (3/8) dilakukan secara tertutup. 

Anggota Dewan Pengawas Syamsuddin Haris mengatakan, sidang digelar berdasarkan laporan pada 8 Juni 2021 oleh dua orang penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata serta mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko yang melaporkan Lili Pintauli atas dugaan pelanggaran etik.

"Sesuai Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2020, sidang etik berlangsung tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka," tambah Syamsuddin.

Dalam laporannya, Novel, Rizka, dan Sujanarko menduga Lili melakukan pelanggaran etik terkait penanganan penyidikan kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Lili diduga melanggar prinsip Integritas, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Aturan tersebut berbunyi "Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung".

Lili diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPKuntuk menekan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial guna urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas dugaan perbuatan tersebut, LPS diduga melanggar prinsip integritas, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Beleid itu mengatur "Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi (KPK) baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi. 

Dalam sidang pada 26 Juli 2021 untuk terdakwa M Syahrial, mantan penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju menyebut M Syahrial pernah ditelepon Lili Pintauli terkait dengan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

"Di awal terdakwa (Syahrial) menyampaikan bahwa baru saja ditelepon oleh bu Lili yang menyampaikan bahwa 'Yal, gimana? Berkas kamu di meja saya nih' itu bu Lili sampaikan kepada terdakwa saat itu," ungkap Robin dalam sidang pada 26 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Medan.

Menurut Robin, Syahrial pun meminta bantuan Lili. "Kemudian terdakwa menyampaikan kepada bu Lili 'bantu lah bu', kemudian setelah itu, bu Lili menyampaikan 'Ya udah ketemu dengan orang saya di Medan namanya Fahri Aceh'," cerita Robin.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Lili Hari Ini

KPK Sebut Red Notice Harun Masiku Direspons Negara Tetangga

Novel Baswedan Minta Dewas tak Lagi Bela Pimpinan KPK

KPK Ancam Pidana Siapa Pun yang Sembunyikan Harun Masiku

ICW: Red Notice Harun Masiku untuk Redam Kritik Masyarakat

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image