REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyatakan stok vaksin Covid-19 di daerahnya sudah kosong. Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi.
Jeje mengaku sudah berupaya meminta distribusi vaksin Covid-19 ke berbagai saluran. Namun, hingga kini belum ada lagi distribusi vaksin ke Kabupaten Pangandaran. "Saya sudah ke Menkes, ke Bu Susi (Pudjiastuti), berbagai saluran. TNI-Polri. Tapi tak ada," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/8).
Ia menjelaskan, Pemkab Pangandaran sebenarnya sudah merancang program untuk menggencarkan vaksinasi di wilayah destinasi wisata. Sebab, destinasi wisata menjadi tempat berkumpulnya banyak orang ketika beroperasi.
"Selain penerapan prokes, kita ingin memperbanyak vaksinasi di daerah wisata. Jadi kita tenang kalau wisata nanti dibuka," kata dia.
Menurut Jeje, program vaksinasi di destinasi wisata itu sudah dirancang dengan matang. Petugas vaksinator juga sudah siap melakukan vaksinasi di destinasi wisata. Ditargetkan, dalam satu har akan ada sekitar seribu masyarakat di wilayah destinasi wisata yang akan menjalani vaksinasi.
Namun, program itu urung terlaksana lantaran stok vaksin tak ada. "Persoalannya tak ada vaksin," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Pangandaran, Yadi Sukmayadi mengatakan, stok vaksin yang ada sudah dialokasikan untuk melakukan vaksinasi dosis pertama kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
"Kendalanya sekarang, ketika vaksin dihabiskan untuk dosis pertama, dan sudah ada jadwal untuk vaksinasi dosis kedua, vaksinnya belum ada lagi," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (2/8).
Ia mengatakan, saat ini di sejumlah puskesmas sedang melakukan vaksinasi dosis kedua kepada masyarakat. Namun, stok vaksin yang ada saat ini diperkirakan hanya mencukupi pelaksanaan vaksinasi hingga Rabu. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat ini pun menggunakan vaksin bantuan dari Polres Ciamis.
Setelah Rabu, menurut dia, apabila distribusi vaksin yang baru belum juga sampai, dikhawatirkan akan terjadi gejolak di kalangan masyarakat. Dampaknya, petugas di lapangan berpotensi menjadi sasaran.
"Itu kendalanya. Kami juga merasa khawatir takut ada reaksi dari masyarakat. Kalau sudah waktunya vaksin dosis kedua, tapi vaksinnya belum ada," kata Yadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
