Sri Mulyani Prediksi Anggaran Kesehatan Naik jadi Rp 300 T

Rep: Novita Intan/ Red: Agus Yulianto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati | Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memprediksi anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) meningkat sebesar Rp 300 triliun pada tahun ini. Tercatat pemerintah telah beberapa kali menambah anggaran kesehatan dalam PEN menjadi Rp 214,95 triliun dan secara total pemerintah mengerek anggaran PEN dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, mayoritas dana kesehatan dialokasikan penanganan covid-19 dalam program PEN. "Sebagian sangat besar digunakan kesehatan naik dari Rp 176 triliun dalam penanganan covid-19 menjadi Rp 214,9 triliun. Total anggaran kesehatan tahun ini diproyeksikan bahkan bisa mencapai di atas Rp 300 triliun, sebuah angka yang luar biasa besar," ujarnya saat Webinar 50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045, Rabu (4/8).

Selain anggaran kesehatan, pemerintah juga menambah dana perlindungan sosial menjadi Rp 186,64 triliun. Adapun dana tersebut digunakan bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako bagi 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bansos lewat program BLT Dana Desa bagi 5,33 juta KPM. Bagi pekerja terdampak pandemi, pemerintah menyalurkan bantuan melalui Program Kartu Pra Kerja dengan kuota tambahan 2,82 juta, sehingga menjadi 8,4 juta tahun ini serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada delapan juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta.

Pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet bagi 34,41 juta penerima dan diskon listrik. Adapun semua dana tersebut dianggarkan dalam APBN.

Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memegang peranan yang sangat penting dalam menangani Covid-19, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi. “Sesuai dengan mandatnya, fiskal instrumen adalah instrumen untuk melakukan stabilisasi dan juga distribusi serta alokasi,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut, pertumbuhan ekonomi dilihat akseleratif pada triwulan dua 2021. Namun pada triwulan tiga karena adanya varian Delta, harus hati-hati antara pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

“Jadi APBN kita, menjadi resources yang shifting sangat masif dan signifikan dalam membantu masyarakat dalam menghadapi musibah,” ucapnya. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


Pandemi, Bea Cukai Tetap Berikan Pelayanan Ekspor Terbaik

Menkeu: Sulit Pulihkan Ekonomi Jika Andalkan Perbankan

Beban Berat APBN dan Utang Pemerintah

BSI Salurkan Pembiayaan PEN Rp 2,11 Triliun

BI: Ekonomi Syariah Lebih Tahan Banting dan Cepat Pulih

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image