BSU Rp 1 Juta Diberikan Dalam Satu Kali Transfer

Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus raharjo

Guru honorer meneken dokumen buku tabungan bank BNI saat pencairan bantuan subsidi upah (BSU) di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (26/11/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan 2.034.732 orang terdiri guru, Dosen, Tenaga perpustakaan, Tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi sebagai penerima BSU sebesar Rp1,8 juta dengan total anggaran Rp 3,6 triliun bersumber APBN 2020.
Guru honorer meneken dokumen buku tabungan bank BNI saat pencairan bantuan subsidi upah (BSU) di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (26/11/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan 2.034.732 orang terdiri guru, Dosen, Tenaga perpustakaan, Tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi sebagai penerima BSU sebesar Rp1,8 juta dengan total anggaran Rp 3,6 triliun bersumber APBN 2020. | Foto: RAHMAD/ANTARA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 8,7 juta penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 bagi pekerja/buruh senilai Rp 1 juta. BSU yang besarannya Rp 500 ribu per bulan ini akan ditransfer ke rekening pekerja langsung untuk dua bulan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, pekerja harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 untuk mendapatkan bantuan tersebut. "Pekerja/buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer, sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp 1 juta," ujar Menaker Ida di Jakarta, Kamis (5/8).

Persyaratannya yaitu WNI dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai Juni 2021.

Selain itu, pekerja yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, Upah Minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.

"Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021," ujarnya.

Ida menambahkan, BSU tahun ini diutamakan untuk pekerja yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Menteri PAN-RB Tegaskan ASN Sektor Nonesensial Tetap WFH

Tasikmalaya Jadi Daerah Pertama di Jawa dengan PPKM Level 2

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Evaluasi PPKM

Polresta Surakarta Operasikan Pos Pantau di Pasar Klewer

Bupati Banyumas: Pembukaan Jalan untuk Kepentingan Rakyat

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image