Gubernur Jabar Usul Pemda Berwenang Atur Distribusi Vaksin

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus raharjo

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu bertujuan untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu bertujuan untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity. | Foto: istimewa

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar provinsi memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten/kota. Gubernur menilai kewenangan ini dibutuhkan agar distribusi vaksin lebih tepat sasaran.

Ridwan Kamil mengatakan, selama ini provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke kabupaten/kota. Sementara, daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.

Ridwan Kamil menilai, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi. “Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu petang (4/8).

Emil mengatakan, ia punya analisis sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kabupaten/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.  

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” katanya.

Menurut Emil, untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021 Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan. “Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” katanya.

Di Jabar sendiri, ada lima besar daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor. Sedangkan yang masuk kategori rendah, kata dia, adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Kota/kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


83,9 Persen Guru di Kota Malang dan Batu Sudah Divaksin

Penyelenggara Transportasi Darat di Jabar Terima Bansos

Jabar Targetkan Kekebalan Kelompok Terbentuk Akhir 2021

Booster Vaksin Sinovac, Kemenkes: Tunggu WHO

Jateng Minta Tambahan Alokasi Vaksin Covid-19

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image