REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerja sama dengan IPB University menggelar survei terkait persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap pandemi Covid-19. Hasil survei yang dipaparkan pada Ahad (15/8), dinilai dapat menjadi acuan kebijakan untuk menangani Covid-19.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, berdasarkan paparan data yang disampaikan pihak IPB University, dari 20.819 responden yang mengikuti survei secara daring, kesadaran masyarakat terhadap ancaman Covid-19 meningkat.
"Apresiasi untuk Pemkot dan IPB yang sudah melakukan studi secara maksimal. Pendekatan berbasis ilmiah sangat penting dalam pembuatan kebijakan," kata Atang kepada awak media di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan hasil studi tersebut, banyak indikator yang dinilai cukup menggembirakan. Kesadaran menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, maupun kepedulian sosial yang tinggi antarwarga menjadi hal positif.
Di luar catatan tersebut, Atang memberikan masukan ke Pemkot Bogor terkait tiga hal pokok. Pertama, yaitu vaksinasi, kedua, penanganan masalah sosial ekonomi, dan terakhir, penanganan masalah kesehatan serta pendidikan.
Dari sisi vaksinasi, kata Atang, sebanyak 85 persen warga yang ikut survei sudah mengikuti vaksinasi. Mereka malah mengeluhkan masalah kerumunan dan jarak lokasi vaksinasi menjadi salah satu pembatas dengan warga yang belum vaksinasi.
"Memperbanyak lokasi vaksinasi yang mendekat ke wilayah dan pengaturan jam kehadiran penting dilakukan," ucap politikus PKS tersebut.
Kendati demikian, sambung dia, perlu studi lanjutan untuk memotret warga yang belum vaksin. Pasalnya, responden yang mengikuti survei tersebut sebagian besar sudah divaksinasi. Nantinya data tersebut akan berguna untuk memaksimalkan program vaksinasi.
"Sedangkan yang belum vaksin, belum ter-capture secara rinci. Ini penting untuk mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi warga yang belum vaksin," ucapnya.
Dari data survei tersebut juga diketahui bahwa masalah ekonomi dan sosial masih menjadi persoalan bagi masyarakat Kota Bogor. Pasalnya, sebanyak 65 persen warga mengalami penurunan pendapatan selama pemberlakuan PPKM. Tak hanya itu, sambung dia, sebanyak 41 persen responden mengaku kehilangan pekerjaan akibat penerapan PPKM.
"Masalah ini perlu segera dicarikan jalan keluarnya. DPRD Kota Bogor bersama Bappeda dan TAPD Kota Bogor bisa merumuskan kebijakan untuk menangani masalah ini. Mumpung kita sedang membahas anggaran. Agar tepat kebijakannya. Jangka pendek perlu ada solusi cepat," kata Atang.
Terakhir, data dari IPB University menunjukkan munculnya penyakit baru di masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Yaitu penyakit mental dan hipertensi.
"Data penyakit yang diderita sebelum dan sesudah Covid, data penerima vaksinasi, data masalah warga yang belum vaksinasi menjadi data penting untuk pelayanan kesehatan," ucap Atang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
