REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) pada minggu kedua di bulan September tahun 2021. Dalam sepekan ke depan akan dilakukan verifikasi oleh satgas Covid-19 kecamatan terhadap 1.692 sekolah yang menyatakan siap menggelar PTM.
"Diperkirakan pelaksanaan efektif PTM di Kota Bandung selama tidak ada perubahan kebijakan dari pusat atau level pemerintahan yang lebih tinggi diperkirakan akan dimulai di minggu kedua bulan September 2021. Kalau boleh diilustrasikan jatuh ditanggal 8 September baru dimulai pelaksanaan efektif pembelajaran tatap muka," ujar Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, Senin (30/8).
Ia mengatakan terdapat 1.692 sekolah yang menyatakan siap menggelar PTM dari total 2.000 penyelenggara pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD dan sederajat, SMP dan sederajat. Selanjutnya, satgas Covid-19 kecamatan dan Disdik Kota Bandung akan melakukan verifikasi kembali.
"Kemarin yang sudah lolos sekitar 330, mungkin sekarang akan dilihat lagi. Yang jelas tidak 1.692 itu lolos mungkin saja yang lolos itu 600 atau 700 total tapi saya tidak bisa mengira-ngira seperti itu kita tunggu saja hasil disdik dan tim kewilayahan," katanya.
Ema mengatakan kapasitas pelaksanaan PTM di tiap ruang kelas maksimal 50 persen. Sekolah-sekolah harus mengikuti aturan buku pedoman tata cara belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19.
"Contoh di jam masuk kelas misalnya kelas 7 SMP masuknya pukul 07.00 Wib, kelas 8 masuk pukul 07.30 Wib kelas 9 masuk pukul 08.00 Wib. Nah pulangnya kelas 7 karena ini hanya dua jam pulangnya pukul 09.00 Wib, kelas 8 pulangnya 09.30 Wib dan kelas 9 pulang pukul 10.00 Wib," katanya.
Ema melanjutkan, mata pelajaran yang diberikan selama PTM terbatas hanya dua dengan masing-masing hanya satu jam pelajaran. Selama pelaksanaan PTM, kantin dan PKL tidak boleh beroperasi.
"Sarana dan prasarana di masa pandemi harus dipenuhi membawa mamin sendiri. membawa hand sanitazer, di sekolah ada tempat cuci tangan. Alur datang keluar ke sekolah diatur, di toilet diatur. Masuk keluar kemana," katanya.
Ia menegaskan tidak akan dilakukan kembali simulasi uji coba PTM. Seluruh sekolah dapat langsung menyelenggarakan PTM dengan mengikuti buku pedoman. Apabila ditemukan sekolah yang belum memenuhi standar maka dikategorikan belum lolos."Satu minggu selesai (verifikasi) asal dilaksanakan secara masif dan serentak," katanya.
Ema menambahkan, Dinas Perhubungan akan memantau pergerakan kendaraan umum dengan penumpang siswa. Kapasitas maksimal kendaraan tersebut sebanyak 70 persen dengan jaga jarak. Apabila diperlukan maka bis sekolah dapat digunakan untuk mengangkut siswa dengan menerapkan jaga jarak.
Ia mengatakan, pengawasan akan dilakukan Satpol PP dibantu seluruh dinas-dinas lainnya. Pihaknya juga saat ini masih menunggu data dari Provinsi Jawa Barat terkait SMA yang akan menyelenggarakan PTM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
