Senin 06 Sep 2021 20:36 WIB

Bupati Bandung Tekankan Prokes saat PTM di Sekolah

Bupati meminta kerja sama semua pihak untuk memastikan kelancaran PTM.

Petugas memeriksa suhu tubuh siswa sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021).
Foto: ANTARA/RAISAN AL FARISI
Petugas memeriksa suhu tubuh siswa sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG — Sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Bandung kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Senin (6/9). Bupati Bandung Dadang Supriatna mengingatkan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19 di sekolah selama pelaksanaan PTM terbatas ini.

Ada 82 sekolah menengah pertama (SMP), 373 sekolah dasar (SD), dan 651 taman kanak-kanak (TK) yang diperbolehkan menggelar PTM terbatas mulai awal pekan ini. Jumlah siswa yang datang ke sekolah ini dibatasi maksimal 25 persen. Bupati Dadang Supriatna meninjau langsung pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah, antara lain di SDN Cingcin 01, SMPN 1, TKN Percontohan, dan di SMKN 1 Soreang. Ia mengaku ingin memastikan PTM berjalan dengan penerapan prokes secara ketat.

Dadang pun menyoroti sarana prasarana penunjang prokes. Seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu tubuh, serta penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan. Begitu juga soal penggunaan masker. “Kita awalnya canggung bermasker, sekarang terbiasa. Biasanya tidak bawa hand sanitizer, sekarang bawa. Begitu pula dengan kebiasaan saat tatap muka ini,” kata dia.

Menurut Dadang, PTM merupakan kesempatan yang baik untuk menyosialisasikan prokes kepada para pelajar. Lewat PTM ini, ia menilai, bisa menjadi jalan juga untuk membangun sejak dini kebiasaan pola hidup sehat pada para pelajar.

Dalam upaya menjaga para pelajar, Dadang meminta orang tua memastikan anaknya diantar ke sekolah dan juga dijemput agar bisa langsung ke rumah. Ia pun mengingatkan pihak sekolah agar berupaya mencegah anak-anak berkerumun sesuai waktu pembelajaran. “Jika orang tua tidak punya kendaraan pribadi, apakah pihak sekolah bisa menyediakan alat transportasi antar-jemput atau mekanismenya seperti apa, harus kita pikirkan,” kata dia.

Menurut Dadang, kesuksesan pelaksanaan PTM terbatas ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Tidak sebatas pihak sekolah dan orang tua. “Semua pihak harus memantau kelancarannya. Komunikasi dan koordinasi harus terjalin dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua,” ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement