KPK Lantik 18 Pegawai Jadi ASN yang Lulus TWK

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan. | Foto: dok KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melantik 18 pegawainya menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu (15/9) siang WIB, setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

"KPK siang ini akan melantik 18 pegawai menjadi ASN. Pegawai yang dilantik ini telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara pada 22 Juli-20 Agustus 2021. Pelantikan akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Rabu (15/9)

Ali mengatakan, para pegawai itu sebelumnya telah mengikuti diklat di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka telah mendapatkan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kepemimpinan berwawasan bela negara serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme, dan konflik sosial.

"Studi inti, yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan," ucap Ali.

Dia mengatakan, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 menyebutkan, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. "Pegawai yang dilantik hari ini akan segera bergabung dan memperkuat kinerja di unit kerja masing-masing," kata Ali.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


Pegawai KPK tak Lolos TWK ke BUMN, Ini Kata KemenBUNM

KPK Dalami Pengaturan Kontraktor Proyek di Banjarnegara

Pimpinan KPK Bantah Pegawai Gagal TWK Ditawari Masuk BUMN

KPK Dalami Proses Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel

KPK Periksa Dua Saksi Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image