Jawab Soal Rp 100 M, Yusril: Dunia Advokat Ada Sisi Bisnis

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus raharjo

Pengacara yang juga pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.
Pengacara yang juga pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. | Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yusril Ihza Mahendra mengakui sisi bisnis dari dunia pengacara yang digelutinya selama ini. Tanggapan ini terkait tudingan meminta bayaran Rp 100 miliar sebagai jasa melakukan pembelaan dalam sengketa Partai Demokrat.

"Dunia advokat itu memang ada sisi bisnisnya. Berapa fee yang dibayarkan klien kepada advokat tidak ada batasannya," kata Yusril dalam keterangan kepada Republika (30/9).

Yusril menjelaskan bayaran pengacara tergantung pada kesepakatan klien dan pengacara. Jika sepakat prodeo atau gratis, maka tak ada biaya atas jasa si pengacara. Tapi bila pengacara dan klien sepakat dengan biaya atas jasa pengacara maka klien harus membayar.

"Mau bayar Rp 1 M atau Rp 100 M tidak ada yang larang. Asal bayar pajak, semua halalan thayyiban (halal dan baik)," ujar Yusril.

Yusril menekankan bayaran terhadap pengacara tidak ada kaitannya dengan tudingan dari Demokrat kubu Cikeas yakni 'mungkin hukum bisa dibeli, tetapi tidak untuk keadilan'. Ia menyebut tudingan Cikeas baru bisa dibenarkan kalau jaksa, polisi dan hakim disuap untuk menyelewengkan hukum dan keadilan.

"Tetapi bagi advokat yang membela klien dengan benar menurut hukum, hal itu tidak ada kaitannya dengan 'jual beli' hukum. Advokat membela perkara di pengadilan. Yang memutus adalah hakim," tegas Yusril.

Ia menyatakan prinsip pengacara tidak boleh menjamin perkara klien akan menang meski mendapat bayaran untuk melakukan pembelaan. Ia menyamakan pengacara seperti dokter yang menjalankan tugas profesi.

"Dia (dokter) mengoperasi untuk menyelamatkan jiwa pasien. Tapi dia tidak boleh dan tidak bisa menjamin nyawa pasien itu pasti selamat, meski dokter mendapat honorarium dalam menjalankan tugasnya," tutur Yusril.

Diketahui, Yusril dipercaya Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengajukan uji materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Andi Arief mengungkapkan awalnya Yusril menawarkan jasa untuk membela Partai Demokrat kubu AHY. Hanya saja, kubu AHY tak bisa membayar Rp 100 miliar.

"Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda pindah haluan ke KLB Moeldoko," cuit Andi dalam akun Twitter @Andiarief.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Demokrat Klaim Miliki Bukti Melawan Moeldoko Kedua Kali

Pengamat Nilai Gabungnya PAN untuk Kepentingan Pilpres 2024

AHY: Demokrat Dukung Penuh Kebijakan Penanganan Covid-19

Demokrat: Publik Ingin Regenerasi Kepemimpinan

Wacana Duet AHY-Airlangga Disebut Halusinasi

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image