REPUBLIKA.CO.ID,GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengubah strategi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Pasalnya, strategi vaksinasi yang dilakukan saat ini tak mampu membuat status daerah itu bertahan di Level 2 penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Garur, Asep Surachman mengatakan, setelah status PPKM daerahnya turun ke Level 3, Pemkab Garut langsung menyusun strategi agar kembali ke Level 2. Salah satunya, dengan menggerakan semua potensi yang ada untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
"Saat ini, kita targetkan menyuntikan 125 ribu dosis vaksin ke masyarakat dalam satu minggu, sehingga dalam sebulan ke depan selesai 500 ribu dosis. Kemungkinan besar, sebulan yang akan datang, baru kita kembali ke Level 2," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (8/10).
Ia menyebutkan, saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Garut baru mencapai sekitar 28 persen atau sekitar 560 ribu orang dari target sasaran sekitar 1,9 juta jiwa. Masih ada sekitat 22 persen atau 450 ribu orang lagi yang harus divaksinasi dalam sebulan ke depan agar bisa mencapai 50 persen, sehingga status PPKM Kabupaten Garut kembali ke Level 2.
Untuk mencapai target itu, setiap kecamatan di Kabupaten Garut telah dibebankan tuntutan agar bisa melakukan vaksinasi kepada masyarakat berdasarkan jumlah penduduk. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Garut juga diwajibkan menggelar vaksinasi massal minimal sekali dalam sepekan, di luar vaksinasi reguler yang dilakukan di puskesmas.
"Kita juga sudah minta para camat memobilisasi masyarakat untuk vaksinasi. Jangan sampai pelayanan kesehatan siap vaksinasi, tapi belum ada yang memobilisasi massa," kata Asep.
Menurut dia, selama ini pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Garut lebih banyak dikerjakan oleh dinas kesehatan, dibantu dengan TNI dan Polri. Namun, ke depannya, semua instansi akan terlibat, termasuk swasta.
Ia mencontohkan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan publik akan membuat syarat bagi masyarakat harus sudah divaksin untuk mengakses layanan itu. "Ini akan jadi kekuatan kita agar semua mau divaksin," kata dia.
Asep meyakini, apabila strategi itu berjalan lancar, cakupan vaksinasi di Kabupaten Garut akan mencapai 70 persen pada Desember. Dengan catatan, distribusi vaksin dari pusat tetap berjalan normal.
Menurut dia, sejauh ini stok vaksin di Kabupaten Garut masih tersedia cukup banyak. Sebab, pihaknya sudah berupaya meminta jatah vaksin ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak beberapa pekan lalu.
Ia menyebut, saat ini masih ada sekitar 103 ribu dosis vaksin di Kabupaten Garut. Rencana pekan depan juga akan datang lagi 204 ribu dosis vaksin.
Untuk memenuhi kebutuhan 500 ribu dosis vaksin, hanya kurang sekitar 200 ribu dosis. Kekurangan itu disebut akan dikirim apabila stok yang ada saat ini sudah habis.
"Mangkanya, kita upayakan secepatnya untuk menghabiskan stok yang ada. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi kita kekurangan vaksin untuk sebulan ke depan. Karnea Kemenkes sudah menyalurkan," kata Asep.
Sebelumnya, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan, pihaknya akan mengejar capaian vaksinasi hingga 50 persen dalam dua minggu ke depan. Guna mencapai target itu, pihaknya akan melibatkan seluruh pihak terkait, baik dari pihak akademisi, perbankan, perhotelan, dan pihak lainnya, untuk berkontribusi dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Garut.
“Jadi kemarin Bapak Bupati sudah menyampaikan ke kecamatan kemudian kepada Puskesmas agar ada kesepakatan vaksinasi. Jadi sektor swasta seperti dari asosiasi klinik, perhotelan, rumah makan, di tempat tempat wisata, perbankan, perguruan tinggi dan sektor sektor lain, kita gerakan semuanya untuk berpartisipasi, konstribusi dalam melaksanakan vaksin yang kita perlukan adalah cakupan dan kecepatan vaksin,” kata dia, melalui siaran pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
