REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Realisasi renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah wilayah di Kota Bogor masih belum maksimal. Padahal, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) menargetkan merenovasi 6.500 RTLH.
Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan hal itu disebabkan lantaran ada beberapa proses administrasi yang mesti dilakukan, sebelum nantinya bantuan RTLH itu bisa dicairkan. Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga saat ini sudah ada sekitar 3.500 bantuan RTLH yang dicairlan kepada para penerima bantuan.
"Dari 6.500 RTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, 3.500 diantaranya sudah kami distribusikan kepada masyarakat sekitar dua pekan lalu. Sementara sisanya sedang dalam tahap verifikasi," ujarnya, Jumat (15/10).
Esti memaparkan, ada sekitar 1.500 proposal pengajuan RTLH yang sedang diproses untuk dicairkan selanjutnya. Bahkan, ada beberapa pengajuan RTLH yang ditarik ke dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), tidak hanya melalui APBD Kota Bogor.
"Sebagian ada yang sedang berproses, ada juga yang kami alihkan ke dalam program BSPS dari Kementerian PUPR. Jadi bukannya tidak terserap, tapi semuanya sedang berproses," katanya.
Kendati demikian, Esti mengaku optimis jika 6.500 RTLH yang bersumber dari APBD Kota Bogor pada 2021 ini, bisa selesai terserap hingga akhir tahun.
"Insyaallah akan terserap. Karena saat ini juga semuanya sedang berproses secara simultan. Jadi kami yakin 6.500 RTLH ini bisa kami realisasikan sampai akhir tahun ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
