REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo telah menyelenggarakan perkuliahan tatap muka (PTM) sejak 7 September 2021 ketika Solo turun ke Level 3 dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam kurun waktu 1,5 bulan tersebut, UNS belum menemukan kasus penyebaran Covid-19 di kampus.
Rektor UNS, Jamal Wiwoho mengatakan, UNS masih menentukan kuota mahasiswa maksimal 30 persen dari kapasitas kelas. Meskipun, dalam SE Wali Kota Solo terbaru tentang PPKM Level 2 disebutkan PTM di perguruan tinggi maksimal 50 persen dari kapasitas kelas.
"Tapi seandainya nanti PPKM betul-betul turun dari 2 ke 1, kami akan pertimbangkan menaikkan jumlah kepesertaan itu. Kami sudah 1,5 bulan PTM, alhamdulillah tidak ada masalah," kata Jamal kepada wartawan, Selasa (19/10).
Jamal menekankan, pelaksanaan PTM di UNS dilakukan secara bersyarat dan bertahap. Syaratnya harus ada izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Solo, mahasiswa dan dosen sudah divaksin dua dosis, serta izin dari orang tua mahasiswa.
Saat ini, hampir semua mahasiswa yang ada di area Solo dan sekitarnya sudah divaksin dua dosis. Selain itu, mahasiswa yang dihadirkan ke kampus hanya yang berasal dari wilayah Jawa Tengah. Sedangkan mahasiswa dari luar provinsi masih mengikuti perkuliahan secara daring.
"Oleh karena itu, sistem pembelajarannya kami menggunakan hybrid learning. Tidak semua mahasiswa diikutsertakan karena pandemi Covid-19, hanya 30 persen dari kapasitas jumlah mahasiswa," terangnya.
PTM secara bertahap dilakukan untuk mahasiswa semester I, V atau VII yang sudah mulai praktikum di laboratorium atau mulai ujian skripsi, thesis, dan disertasi. Selain itu, PTM bertahap juga menyesuaikan level PPKM di Solo.
Di samping itu, dari 11 fakultas dan dua sekolah vokasi di UNS, pelaksanaan PTM dilakukan secara bergantian. Dalam satu hari, hanya tiga atau empat fakultas yang menggelar PTM, serta maksimal dua mata kuliah dimana per mata kuliah hanya 100 menit.
Setelah selesai kuliah, mahasiswa diminta langsung pulang. Dia juga menilai, para mahasiswa sudah sangat sadar terhadap penerapan protokol kesehatan. "Kami mencoba melakukan evaluasi pekanan atau tengah bulanan belum ditemukan (kasus Covid-19). Misalnya terdeteksi penularan atau ada mahasiswa yang kena, segera kami lakukan tracing dan sebagainya," imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) tersebut juga mengungkapkan masih banyak perguruan tinggi negeri yang belum berani melaksanakan PTM. Jamal menyebut, berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri intinya manakala kampus-kampus sudah aman, maka kampus diperbolehkan melakukan PTM secara beryarat dan bertahap.
Namun, faktanya tidak begitu banyak kampus yang berani membuka PTM. Di perguruan tinggi, lanjutnya, otoritas kampus dibuka atau ditutup diberikan sepenuhnya kepada rektor sebagai penanggung jawab. "Anggota MRPTNI ada 97 kampus. Ada yang membuka PTM baru semester depan, ada yang mau membuka pada pertengahan atau akhir Oktober tapi sampai sekarang belum dibuka. Karena mempertimbangkan situasi dan kondisi dan peningkatan Covid-19," jelas Guru Besar Ilmu Hukum UNS tersebut.
Selaku Ketua MRPTNI, lanjutnya, dirinya hanya memberikan sebuah pedoman untuk membuka kampus itu sepenuhnya diberikan kepada rektor. Rektor boleh membuka kampus dengan persyaratan dan bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
