REPUBLIKA.CO.ID,GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menetapkan status tanggap darurat bencana usai kejadian banjir bandang di Desa Sukakilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, pada Sabtu (6/11). Status tanggap darurat bencana itu berlaku selama 7 hari khusus untuk Kecamatan Sukaresmi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, status tanggap darurat itu ditetapkan lantaran banjir bandang yang menerjang Desa Sukakilah, Kecamatan Sukaresmi, membuat jembatan yang menjadi akses warga sekitar terputus. Akibatnya, terdapat sekitar 335 kepala keluarga (KK) yang terisolasi.
"Karena memang yang paling berat itu untuk rekonstruksi jembatan. Itu kan pasti memerlukan waktu yang panjang. Kalau itu belum selesai, kita perpanjang lagi," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (7/11).
Nurdin menginginkan, jembatan yang terputus itu dapat langsung diperbaiki dengan kontruksi yang bagus. Namun, untuk sementara pihaknya akan berupaya agar warga sekitar bisa mengakses ke luar wilayahnya.
"Yang penting kita upayakan agar segera ada akses masyarakat," kata dia.
Sementara itu, kendaran roda dua maupun roda empat masih tak bisa mengakses 335 KK yang terisolasi di wilayah itu. Warga bisa melintas dengan berjalan kali, tapi harus melalui jembatan yang telah rusak.
"Jadi agak bahaya. Mangkanya harus segera diperbaiki," kata Nurdin.
Selain merusak jembatan, banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukaresmi juga mengakibatkan sejunlah rumah warga rusak. Setidaknya, terdapat tiga atau empat rumah warga yang rusak.
Nurdin menambahkan, pihaknya sudah melakukan pendataan untuk menginventarisir kerugian. Pemkab Garut, menurut dia, akan menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) untuk penanganannya. "Perkiraan total kerugian masih dihitung," kata dia.
Nurdin juga mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Garut untuk lebih waspada menghadapi bencana. Sebab, saat ini wilayah Garut sudah memasuki musim hujan.
Menurut dia, Pemkab Garut juga telah menginstruksikan para camat agar memberikan edukasi mitigasi bencana kepada warga. "Kami juga telah menginstruksikan BPBD untuk melakukan hal yang sama, edukasi ke masyarakat agar semua paham ketika ada bencana," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
