Komisi II Minta Tito dan Mahfud Jalankan Arahan Jokowi

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim. | Foto: Istimewa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkoopolhukam) Mahfud MD menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan tanggal Pemilu 2024.

"Mengenai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan Menkopolhukam RI Mahfud MD pada 23 September 2021 meminta agar segera ditetapkan tanpa terpengaruh isu amandemen UUD 1945, perpanjangan jabatan dan sebagainya," kata Luqman di Jakarta, Selasa (16/11).

Baca Juga

Menurut dia, presiden juga memberi arahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU agar rancangan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Februari 2024 disertai dengan rancangan pembiayaan yang efisien. Luqman menyebut, arahan tersebut diberikan Jokowi pada saat menerima audiensi tujuh komisioner dan sekjen KPU pada 11 November 2021.

"Dari dua fakta di atas, menurut saya posisi dan sikap presiden clear, bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 dan oleh karenanya presiden minta agar tanggal pemilu segera ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat," ujar politikus PKB tersebut.

Luqman berharap, tidak ada satu pun bagian dari kekuasaan yang memiliki agenda tersembunyi untuk secara sistematis menggagalkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu, menurut Luqman, seperti manuver politis dengan menghalang-halangi penetapan tanggal Pemilu 2024.

Dia menilai tidak ada relevansinya mengaitkan penetapan tanggal Pemilu 2024 dengan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang sekarang sedang berjalan. "Apabila penetapan tanggal pemilu menunggu pelantikan anggota KPU yang baru, periode 2022-2027, saya khawatir menimbulkan berbagai kesulitan bagi persiapan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu 2024," kata Luqman.

Hal itu, menurut dia, terutama menyangkut penyusunan aturan teknis pemilu dan pengalokasian anggaran kegiatan tahapan dan jadwal Pemilu dari APBN.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Pemilu 2024 dan Cara Pandang Pemerintah 

PKB Ajak Kader Rajin Bersholawat Agar Menang Pemilu

Airlangga Tanggapi Ajakan Koalisi Bisik-Bisik Surya Paloh

Ini Alasan Pemilih Jokowi Pilih Prabowo

Peneliti CSIS Prediksi Jokowi akan Netral di 2024

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image