Buruh Minta UMK Tahun 2022 di Kota Bandung Naik 10 Persen

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Bayu Hermawan

Buruh di Kota Bandung menuntut UMK naik 10 persen (foto: ilustrasi unjuk rasa buruh di Kota Bandung)
Buruh di Kota Bandung menuntut UMK naik 10 persen (foto: ilustrasi unjuk rasa buruh di Kota Bandung) | Foto: Edi Yusuf/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Buruh dari berbagai organisasi di Kota Bandung meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menaikkan upah minimum kota (UMK) tahun 2022 sebesar 10 persen. UMK Kota Bandung tahun 2021 sendiri sebesar Rp 3.742.276,48.

"Kita meminta Wali Kota Bandung merekomendasikan upah untuk Kota Bandung tahun 2022 itu 10 persen pada kenaikan tahun yang lalu," ujar perwakilan buruh Hermawan, saat melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Bandung, Selasa (23/11).

Baca Juga

Hermawan menuturkan, pihaknya saat ini melakukan aksi secara persuasif dan hanya melibatkan puluhan massa aksi. Ia meminta Wali Kota Bandung untuk memperhatikan lebih serius keinginan para buruh.

Apabila aksi yang dilakukan tidak digubris, pihaknya akan kembali melakukan aksi yang serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Pihaknya meminta Wali Kota Bandung peduli kepada buruh.

"Kalau Wali Kota Bandung peduli sama buruh masa naik cuma Rp 30 ribu cukup buat apa, masker saja sudah berapa sekarang harganya," katanya.

Hermawan mengancam apabila tuntutan buruh tidak direalisasikan maka pihaknya akan menggelar aksi besar pada tanggal 25 mendatang. Apalagi pihaknya saat ini sedang menanti putusan mahkamah konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap undang-undang Omnibus Law.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum memutuskan upah minimun kota (UMK) tahun 2022. Dewan pengupahan saat ini masih melakukan pembahasan yang selanjutnya jika sudah disepakati akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk disetujui.

"Masih dalam proses, nanti kalau sudah selesai saya infokan," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Arief Syaifudin saat dikonfirmasi, Selasa (23/11).

Ia mengatakan dewan pengupahan akan menetapkan UMK sesuai aturan yang berlaku. Terkait dengan aspriasi para buruh yang meminta penetapan UMK tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Arief menilai itu hal yang wajar.

"Kita harus taat asas, artinya harus taat aturan hukum yang berlaku sebagai dasar pelaksanaannya. Aspirasi mah boleh saja," katanya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Kota Bandung Belum Putuskan UMK Tahun 2022

UMK Ciamis Naik tak Sampai 1 Persen

Disnaker DIY Sebut UMP Sesuai Rekomendasi Dewan Pengupahan

UMK Bogor Raya Masih dalam Tahap Pembahasan

UMK Yogyakarta 2022 Naik 4,08 Persen, Idealkah?

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image