Demokrat Kubu Moeldoko: Putusan PTUN Belum Berkekuatan Hukum

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Muhammad Rahmad
Muhammad Rahmad | Foto: Republika/Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad, mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bersifat niet ontvankelijke verklaard atau N.O. Karenanya, ia menyebut bahwa putusan tersebut belumlah berkekuatan hukum.

"Keputusan PTUN Jakarta tersebut, tentu belum bisa disimpulkan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap karena Undang-undang menjamin, ada masa tenggang 14 hari bagi Partai Demokrat KLB Deli Serdang," ujar Rahmad lewat konferensi pers daringnya, Rabu (24/11).

Baca Juga

Karena masih bersifat N.O, masih ada dua langkah hukum yang dapat dilakukan Partai Demokrat yang diketuai oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Pertama, memperbaiki pokok gugatan dan mendaftarkannya kembali ke PTUN Jakarta dan kedua adalah melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Oleh karena gugatan kami dinyatakan N.O. oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, maka terbuka dua langkah hukum," ujar Rahmad.

Kendati demikian, Partai Demokrat KLB Deli Serdang tetap menghormati dan menghargai keputusan PTUN Jakarta. Bagi pihaknya, putusan tersebut hanyalah etape pertama dari kemenangannya.

"Masih ada etape dua dan seterusnya sampai ke garis finish. Kami berkeyakinan bahwa ini adalah proses untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya," ujar Rahmad.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh mantan kader Partai Demokrat Jhonn Allen Marbun kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Penolakan itu tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT.

"Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko," ujar kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva lewat keterangannya, Rabu (24/11).

Hamdan menjelaskan, majelis hakim menolak gugatan Jhonni Allen karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Sebab perkara ini menyangkut internal parpol, yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh," ujar Hamdan.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


Demokrat KLB Deli Serdang Sebut Kejanggalan Putusan PTUN

Kubu Moeldoko: Putusan PTUN Belum Berkekuatan Hukum

Demokrat: RUU HKPD Percepat Pembangunan Daerah

AHY Perintahkan Demokrat Bantu Keluarga Almarhum Max Sopacua

Kisruh Demokrat, Pengamat Nilai Moeldoko Sering Blunder

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image