Refly Harun Serukan Tolak Ambang Batas Calon Presiden

Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus raharjo

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyerukan agar masyarakat menolak ambang batas pencalonan presiden di pemilu.
Pakar hukum tata negara Refly Harun menyerukan agar masyarakat menolak ambang batas pencalonan presiden di pemilu. | Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengajak masyarakat untuk menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Refly mengatakan presidential threshold merusak kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).

"Kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau jadikan presidential threshold nol," kata Refly Harun dalam diskusi Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB), Kamis, (2/12).

Baca Juga

Refly mendorong agar presidential threshold dihapus. Menurut Refly, presidential threshold membuat demokrasi dibajak para pemodal untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Karena presidential threshold hanya menjadikan demokrasi kriminal, demokrasi jual-beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Refly menjelaskan maksud dari pemilihan presiden secara langsung adalah pesta demokrasi rakyat dengan menghadirkan calon sebanyak-banyaknya. Ia menyebut setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

"Setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengadukan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945," imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPD Tamsil Linrung, mengatakan presidential threshold hanya memunggungi demokrasi. Tamsil menyatakan keberadaan presidential threshold tidak bisa mewujudkan demokrasi yang ideal.

Tamsil juga mengatakan isi dari Pasal 6A UUD 1945, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun dia mengatakan ada aturan terkait ambang batas pencalonan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Tapi ternyata ada lagi UU yang dibuat yang mengatur turunan dari pasal ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan ambang batas pencalonan," kata Tamsil.

Ia mengatakan pihaknya akan mengajukan judicial review terkait penghapusan presidential threshold pada Desember ini. "Kami memang mendorong supaya langkah yang kami lakukan judicial review, baik itu secara kelembagaan maupun perorangan. Bulan Desember ini kami akan ajukan supaya kita menghapus presidential threshold," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Partai Perkasa Ungkap Tiga Cara Lawan Presidential Threshold

LaNyalla: Presidential Threshold Penuh dengan Mudarat

KPU-Pemerintah Diklaim Sudah Sepakati Waktu Pemilu 2024

Nama Lama Lolos Tahap Administrasi Calon KPU-Bawaslu

Timsel KPU-Bawaslu Diharap Penuhi Keterwakilan Perempuan

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image