Sukabumi Bertekad Tuntaskan Sisa 8,22 Hektare Kawasan Kumuh

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Agus raharjo

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi memantau perbaikan rutilahu di Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kamis (4/11).
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi memantau perbaikan rutilahu di Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kamis (4/11). | Foto: Republika/Riga Nurul Iman

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi berupaya menuntaskan kawasan kumuh yang masih tersisa seluas 8,22 hektare. Targetnya kawasan kumuh ini bisa segera terselesaikan dengan adanya kolaborasi dari semua elemen masyarakat.

Hal ini mengemuka dalam Lokakarya Penanganan Kumuh di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Jumat (3/12). "Awalnya luasan kawasan kumuh mencapai 139,02 hektare sesuai SK Wali Kota pada 2015 dan secara bertahap diminimalisir jumlah kawasan kumuh setiap tahunnya," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Jumat (3/12).

Baca Juga

Upaya pengentasan dilakukan sejak 2017, 2018, 2019, dan pada 2020 hadir program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalan mengurangi kawasan kumuh. Sehingga pada tahun 2020 luasan kawasan kumuh yang tersisa hanya 8,22 hektare.

Fahmi melanjutkan, kawasan kumuh yang tersisa harus diselesaikan. Upaya ini dapat terwujud dengan membangun kebersamaan bersama semua elemen masyarakat.

Contohnya dengan mereplikasi program Kotaku dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pihak lain baik Baznas dan perbankan ikut terlibat. Sebab tidak mungkin akan berhasil pengentasan tanpa didukung berbagai pihak misalnya dengan melibatkan unsur pentahelix yang sekarang diubah menjadi hexahelix.

"Dari data menyebutkan, kawasan kumuh paling besar berada di Kecamatan Citamiang dan Cikole," ujar Fahmi. Makanya perlu intervensi lebih ke Kecamatan Citamiang dan Cikole dalam menurunkan kawasan kumuh.

Pengentasan kawasan kumuh ini kata Fahmi bisa melalui penyebaran titik keramaian sehingga tidak menumpuk di satu wilayah. Oleh karenanya harus ada sebuah semangat kolaborasi program agar kotaku terus berlanjut dan semakin kuat.

Selain itu lanjut Fahmi, sektor privat dapat juga ikut ambil bagian seperti perbankan dan perusahaan serta swadaya masyarakat dalam mengawal program. Misalnya perusahaan yang mempunyai event agar dilibatkan dalam penanganan kawasan kumuh.

Di samping itu ungkap Fahmi, program pemberdayaan rukun warga (P2RW) harus fokus pada pengurangan kawasan kumuh. Apalagi dana P2RW pada 2022 naik menjadi Rp 25 juta dari sebelumnya Rp 20 juta.

Intinya lanjut Fahmi, ke depan harus mempunyai desain dan tawaran ke berbagai pihak untuk membuat even atau CSR di lokasi yang ditentukan. Hal ini dalam kerangka mengentaskan kawasan kumuh dengan berkolaborasi.

Plt Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah mengatakan, pemkot berkomitmen untuk mengentaskan kawasan kumuh perkotaan. Caranya dengan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua elemen masyarakat.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Kota Sukabumi Targetkan Bebas Rabies 2028

SMP-SMA Sukabumi Mulai PTM Hari Ini

Sukabumi Fokus Tuntaskan Kawasan Kumuh di Perkotaan

Serangan OPT Ancam Padi, Sukabumi Gencarkan Gerdal

Pulihkan Ekonomi, Pemkot Sukabumi Andalkan Diskumindag

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image