Menkumham: UU Kejaksaan Terapkan Keadilan Restoratif

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan)  bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Kejaksaan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Kejaksaan. | Foto: ANTARA/Galih Pradipta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengapresiasi DPR yang mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi undang-undang. Menurutnya, salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penerapan keadilan restoratif.

"Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh kejaksaan RI adl keadilan restoratif. Saat ini telah terjadi pergeseran makna keadilan, dari keadilan retributif pembalasan menjadi keadilan restoratif," ujar Yasonna dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/12).

Baca Juga

Ia menjelaskan, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut sebelumnya sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

"Dalam undang-undang tersebut kejaksaan diberikan peran untuk mengedepankan dan menggunakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Demikian juga dalam penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan," ujar Yasonna.

Di samping itu, UU Kejaksaan yang baru juga berpedoman pada United Nation Guidelines on the Rule of Procecutor dan International Association of Procecutor (IAP). Aturan tersebut mengatur ketentuan mengenai independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, tanda profesionalitas.

"Perubahan undang-undang ini menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung oleh kepastian hukum yang didasari oleh keadilan," ujar Yasonna.

Pengesahan RUU Kejaksaan menjadi UU ini berlangsung pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/12). Semua anggota DPR RI setuju RUU Kejaksaan disahkan menjadi UU. 

"Apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Pemerintah Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2022

Sebelum Perubahan, UUD Hanya Memuat Beberapa Pasal Soal HAM

Menkumham: Revisi UU Ciptaker tak Perlu Masuk Prolegnas

Sajikan Pemberitaan Positif, Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan Terbaik

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image