REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting bagi bangsa Indonesia. Jokowi menegaskan, tak peduli cacian dan hinaan yang diterimanya, ia akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Apa yang sudah kita bangun yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu pelabuhan, bandara, yang kita bangun banyak yang mempertanyakan. Untuk apa, rakyat tidak memakan aspal dan lain-lainnya,: kata Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12).
Jokowi menegaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan infrastruktur, kata dia, merupakan pembangunan peradaban yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena itu, ia menekankan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur meskipun menerima berbagai cacian dan hinaan dari sejumlah kalangan.
"Kalau pondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana. Ya apapun cacian hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau pondasi ini tidak akan kita bangun, gak mungkin kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain, gak mungkin," tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, maupun bandara, dan lain-lain nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menyampaikan, pembangunan yang dilakukan pemerintah pun tak hanya merupakan proyek-proyek besar, namun juga berbagai proyek kecil di daerah, seperti pembangunan jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar rakyat, BUM Desa dan lainnya.
Bahkan, lanjutnya, selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mentransfer Dana Desa sebesar Rp 400,1 triliun untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa. Karena itu, Presiden pun meminta PSI untuk turut mengawal anggaran APBN dan APBD sehingga pengelolaannya tak salah sasaran.
"Pengalaman saya sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sekarang itu kalau uang APBD APBN itu diecer-ecer gak akan jadi barang, udah percaya. Jadi pemimpin-pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran, tentu saja dengan mengotot dengan DPRD-nya agar anggaran itu fokus," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
