Rabu 29 Dec 2021 15:20 WIB

Kasus Varian Omicron di Indonesia Menjadi 68 Orang

Ada 21 kasus tambahan varian Omicron berasal dari kasus impor.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus raharjo
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kiri) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan pandemi COVID-19 dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan obat, alat kesehatan, vaksin, dan tenaga medis, serta keterjangkauan akses testing dan tracing bagi masyarakat.
Foto: Antara/Galih Pradipta
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kiri) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan pandemi COVID-19 dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan obat, alat kesehatan, vaksin, dan tenaga medis, serta keterjangkauan akses testing dan tracing bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan total pasien Omicron di Indonesia pada Rabu (29/12) menjadi 68 orang. Sebelumnya, kasus Omicron masih di angka 47 orang.

"Sebelumnya ada 47 orang positif omicron dengan 1 transmisi lokal dan tadi pagi ditemukan 21, jadi 68 orang," kata Budi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12).

Baca Juga

Budi mengatakan, tambahan 21 kasus tersebut merupakan kasus impor atau dari luar negeri. Paling banyak dari Arab Saudi, Turki dan Uni Emirat Arab.

Kementerian Kesehatan konsisten melakukan pengendalian dan pencegahan virus Covid-19 terutama varian Omicron. Upaya dilakukan dengan pengetatan protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi, dan perawatan.

Dengan semakin banyaknya kasus impor varian Omicron, Budi meminta agar masyarakat menunda perjalanan ke luar negeri. Terlebih, bila perjalanan hanya sekedar untuk liburan. "Tolong liburan di dalam negerj saja, karena luar negeri risiko tinggi. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan tetangga," tegas Budi.

Pemerintah juga selalu melakukan pemantauan terhadap peningkatan risiko penularan Covid-19 baik di level provinsi maupun di level kabupaten. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bekerja sama dengan semua pihak untuk terus memantau terutama jika muncul adanya potensi-potensi klaster. Hal ini dapat mempercepat investigasi dan penilaian apakah ada keterkaitan dengan varian baru omicron atau tidak.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement