REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto menyebut, pihaknya sering membahas upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan kota (pemkota). "Topik utama wali kota berkumpul adalah itu, bagaimana tidak terjerat kasus hukum bagaimana mencegahnya," kata Bima menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi alias Pepen di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/1).
Meski demikian, menurut dia, hal itu dikembalikan lagi kepada setiap pribadi para kepala daerah. Menurut dia, setiap wali kota memiliki ketahanan masing-masing untuk menahan godaan-godaan sesaat, yaitu berbuat korupsi.
Bima mengatakan, untuk membangun lingkungan pemkot yang baik, harus terus membangun ekosistem yang baik secara terus menerus. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan KPK. "Apapun persepsi orang tentang KPK sekarang, ya menurut saya tetap penting untuk diberikan penguatan oleh institusi seperti KPK. Agar kita tetap menjaga semua," tuturnya.
Secara terus terang, Bima mengaku, memiliki kedekatan dengan Pepen, sapaan akrab wali kota Bekasi. Dia kerap terlibat pembahasan pembangunan wilayah Jabodetabek. "Jadi ketika mendapatkan kabar itu betul-betul kaget karena Bang Pepen itu bekerja keras sekali. Selalu memikirkan Kota Bekasi selalu koordinasi. Saya nggak tau mengapa itu terjadi, mungkin ada hal-hal lain yang harus jadi pembelajaran untuk kita semua," ucap Bima.
Usai Gubernur Jabar M Ridwan Kamil mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Bima menyatakan, langsung menghubungi dan mengirim ucapan selamat. Dia ingin agar Kota Bogor dan Bekasi bisa terus bekerja sama. "Mudah-mudahan keluarganya diberikan kekuatan. Doa terbaik dari Kota Bogor untuk pak wakil sekarang jadi Plt," ucap wali kota Bogor tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
