4 OTT dalam Sebulan, ICW Ingatkan KPK Rampungkan Perkara Bansos

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus Yulianto

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memberikan keterangan usai menyerahkan surat yang ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (27/2).
Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memberikan keterangan usai menyerahkan surat yang ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (27/2). | Foto: Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan mengembangkan kasus korupsi Bansos Covid-19. Hak tersebut disampaikan menyusul empat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di awal tahun.

"ICW turut mengingatkan kepada KPK, selain OTT, lembaga antirasuah itu juga harus membuka lembar perkara lama yang belum dituntaskan, misalnya korupsi bansos," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan, Ahad (23/1).

Perkara tersebut telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan diduga masih menyebut beberapa nama lainnya. ICW menilai, ada kesan kalau lembaga antirasuah itu enggan mengembangkan lebih lanjut perkara tersebut.

 

photo
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. (Antara/Hafidz Mubarak A)
 

Kurnia mengatakan, KPK jangan hanya mementingkan kuantitas dalam penanganan kasus korupsi namun harus juga melihat bagaimana kualitas penanganan perkaranya. Menurutnya, serupa dengan beberapa waktu lalu ketika KPK meringkus dua mantan Menteri, yakni Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, banyak pihak mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.

"Namun, seiring perjalanan waktu, ternyata banyak ditemukan kejanggalan yang berujung pada lambatnya penanganan, ketidakmauan mengembangkan perkara hingga pemberian tuntutan ringan," katanya.

Kendati, ICW menilai, positif kinerja penindakan yang ditunjukan KPK. Kurnia mengatakan, hasil kerja keras para Penyelidik yang layak untuk diapresiasi. Dia melanjutkan, ke depan ICW berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam pengusutan sebuah perkara korupsi.

"Termasuk pejabat tinggi KPK sebagaimana sering terjadi dan terlihat dalam beberapa perkara sebelumnya," katanya.

Seperti diketahui, KPK memang telah meringkus Bupati Langkat di Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-angin. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, lembaga antikorupsi itu juga telah menciduk Wali Kota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi alias Bang Pepen. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus gratifikasi dan suap lelang jabatan.

Keduanya merupakan politisi partai Golkar yang ditangkap tangan oleh KPK dalam waktu berdekatan. Rahmat Effendi diringkus pada Rabu (5/1) lalu sedangkan Terbit Rencana Perangin-angin diamankan pada Selasa (18/1) kemarin.

KPK juga telah menangkap Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud melalui OTT pada Rabu (12/1) sore lalu. Politisi Partai Demokrat itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadian atau janji.

Lembaga antikorupsi itu selanjutnya melakukan tangkap tangan terhadap hakim pengadilan negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat (IIH). Dia ditetapkan sebagai tersanga dugaan korupsi pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...

Terkait


KPK Amankan Hakim, Panitera, dan Pengacara dalam OTT di Surabaya

KPK Panggil Delapan Saksi Terkait Kasus Wali Kota Bekasi

Serangan Balik untuk Ubedilah Seusai Respons Gibran

KPK Tahan Bupati Penajam Paser Utara dan 5 Tersangka Lainnya

Siang Ini KPK Bawa Abdul Gafur ke Jakarta

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image