Muhadjir Effendy Optimistis Indonesia Mampu Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Gita Amanda

Sejumlah anak bermain di perkampungan kumuh tepi rel kereta api di Ancol, Pademangan, Jakarta, (ilustrasi).  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrem.
Sejumlah anak bermain di perkampungan kumuh tepi rel kereta api di Ancol, Pademangan, Jakarta, (ilustrasi). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrem. | Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrem. Apalagi kini didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.

“Kita tahu, kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal dan akan sangat menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” kata Muhadjir dalam keterangan dikutip, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu target yang harus diselesaikan pemerintah hingga akhir 2024. Hal itu sesuai mandat Presiden Jokowi yang sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK menjalin kolaborasi program penanganan permukiman kumuh, khususnya di kawasan Semanggi Selatan, RW 1 Mojo, Kota Surakarta.

Muhadjir menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada inisiatif dan niat baik Pemkab/Pemkot. Kalau Pemkab/Pemkot memiliki inisiatif dan kemauan politik yang baik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat akan memfasilitasi melalui Kemenko PMK yang mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Dengan program yang dilakukan Pemkot Surakarta yang melibatkan semua stakeholder baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan kita jadikan model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem, permukiman-permukiman kumuh di Indonesia,” ujarnya.

Pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan berjumlah 47 unit dan ditargetkan akan selesai dan mulai ditempati pada bulan April mendatang. Sedangkan, pada waktu bersamaan, dengan bantuan dari berbagai CSR rencana akan dibangun 136 unit rumah layak huni serupa di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta.

“Kita harapkan tahun ini semuanya selesai. Jadi lebih cepat dari target semula yang diperkirakan baru akan selesai di 2023, bahkan untuk di wilayah Semanggi Selatan harapannya April sudah bisa ditempati,” kata Menko PMK.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Pascagempa Banten

Menko PMK Sebut Mobilitas dan Peningkatan Kasus Covid Terkendali

Ekonom: Penurunan Kemiskinan Tunjukkan Pemulihan Ekonomi Berjalan

Muhadjir: Omicron Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Hasil Nataru Bekal Penyempurnaan Hadapi Lebaran

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image