Kajati Jabar Tanggapi Komnas HAM Soal Hukuman Mati Herry Wirawan

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Agus Yulianto

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N Mulyana memberikan keterangan pers usai sidang tuntutan kasus pemerkosaan terhadap 13 santri dengan terdakwa Herry Wirawan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Bandung.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N Mulyana memberikan keterangan pers usai sidang tuntutan kasus pemerkosaan terhadap 13 santri dengan terdakwa Herry Wirawan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Bandung. | Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana menegaskan, bahwa tuntutan mati dan kebiri terhadap terdakwa Herry Wirawan sudah sesuai peraturan undang-undang. Bahkan, sistem hukum di Indonesia mengakui hukuman tuntutan mati.

"Sekali lagi bahwa tunturan mati diatur dalam peraturan perundang-undangan, artinya secara legal ketika kami mengajukan tuntutan diatur dalam regulas,i jadi bukan semaunya kami sendiri. Artinya sampai saat ini kita sistem kita mengakui tuntutan hukuman mati," ujarnya seusai sidang kasus pelecehan seksual Herry Wirawan di PN Bandung, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga

Dia mengaku, tidak ingin berpolemik terkait penolakan Komnas HAM atas tuntutan hukuman mati terhadap Herry Wirawan. Pihaknya menegaskan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa dilakukan berbasis kepentingan korban.

"Kami tidak akan berpolemik soal itu dan tuntutan kami berbasis kepada korban untuk kepentingan terbaik anak- anak," katanya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membantah melindungi Herry Wirawan dengan menyatakan penolakan terhadap hukuman mati dan kebiri terhadapnya. Herry merupakan, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Kota Bandung. 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan, lembaganya tak sepakat dengan penerapan hukuman mati di Tanah Air terlepas siapapun pelakunya. Dia mengungkapkan, hukuman mati bertentangan dengan azas HAM yang berlaku di dunia. 

"Tidak hanya untuk kasus ini, untuk semua kasus kami memang tidak sependapat dengan hukuman mati. Perkembangan hukum di internasional sudah lama meninggalkan hukuman mati, karena bertentangan dengan hak hidup yang merupakan hak asasi yang absolut," kata Taufan kepada Republika.co.id, Jumat (14/1/2022). 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Bacakan Replik, Jaksa Keukeuh Tuntut Herry Wirawan Hukuman Mati 

Jaksa akan Tanggapi Permohonan Herry Wirawan Soal Keringanan Hukuman

Komnas HAM Usut Penjara Manusia Milik Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Kepolisian Soal Temuan Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

Tak Ada Pembenaran Menaruh Orang dalam Kerangkeng tanpa Dasar Hukum

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image